Perekrutan guru ini tidak lagi masuk dalam formasi CPNS. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana.
Bima mengatakan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta BKN hanya berencana membuka 1 juta formasi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2021.
“Kami sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi PPPK. Jadi bukan (penerimaan) CPNS lagi. Ke depan mungkin kami tidak akan menerima guru dengan status CPNS, tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,” kata Bima dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa 29 Desember 2020.
Bima juga mengatakan selama 20 tahun terakhir telah terjadi ketidakseimbangan sistem distribusi antardaerah secara nasional karena pemerintah membuka formasi guru untuk seleksi CPNS.
“Karena apa? Karena kalau PNS, setelah mereka bertugas empat sampai lima tahun, biasanya mereka ingin pindah lokasi dan itu menghancurkan kemudian sistem distribusi secara nasional,” ujar Bima.
Selama 20 tahun juga, BKN berupaya keras menyelesaikan persoalan distribusi tersebut, tapi penyelesaiannya tidak pernah berhasil, karena formasi CPNS masih terus saja dibuka. “Jadi ke depan, sistemnya akan diubah menjadi PPPK,” jelas Bima.
PPPK dan PNS menurut Bima, setara dari segi jabatan. Perbedaan kedua aparatur sipil negara (ASN) itu hanya soal ada atau tidaknya fasilitas tunjangan pensiun.
“Setara, hanya bedanya kalau PNS mendapatkan (tunjangan) pensiun, PPPK tidak mendapatkan (tunjangan) pensiun,” ujar Bima.
Namun, BKN mengupayakan untuk membicarakan persoalan itu kepada PT Taspen, sehingga PPPK pun bisa menerima tunjangan pensiun seperti PNS.
“Bukan berarti tidak boleh mendapatkan pensiun, karena untuk PPPK tidak pernah dipotong iuran pensiunnya. Jadi kami sudah berdiskusi dengan PT Taspen, jika memang PPPK ingin, maka bisa dipotong iuran pensiunnya. Sehingga berhak juga mendapatkan tunjangan pensiun. Itu sedang dalam pembicaraan,” pungkas Bima.
