Indeks News – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara terbuka menuduh Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, sebagai pengkhianat Israel. Kata-kata tajam seorang perdana menteri kepada rekannya di negeri jauh telah jadi pemicu bergemuruhnya badai diplomatik mengguncang hubungan Israel dan Australia
“Sejarah akan mengingat Albanese apa adanya: seorang politisi lemah yang mengkhianati Israel dan menelantarkan kaum Yahudi Australia,” tulis Netanyahu di platform X, Selasa (19/8), dikutip dari ABC Australia.
Ungkapan itu bukan sekadar kritik, melainkan serangan pribadi paling keras Netanyahu terhadap seorang pemimpin negara sahabat. Bagi banyak orang, serangan ini menyulut emosi dan memperlihatkan betapa rapuhnya hubungan kedua negara.
Awal Perseteruan Netanyahu dan Albanese: Visa yang Dicabut
Pertikaian bermula dari keputusan pemerintah Australia yang membatalkan visa Simcha Rothman, politikus sayap kanan Israel dari partai Zionisme Keagamaan. Rothman dijadwalkan berkunjung ke sejumlah sinagoge dan sekolah Yahudi di Australia, namun izin masuknya dibatalkan.
Sebagai balasan, Israel mencabut visa perwakilan Australia untuk Otoritas Palestina. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, menegaskan langkah itu dipicu oleh keputusan Australia yang akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB bulan depan.
Pernyataan Sa’ar semakin menambah bara: ia menuding Canberra “mengobarkan antisemitisme” dan bersikap tidak adil terhadap Israel.
Bagi Australia, tindakan Israel dianggap berlebihan dan tidak dapat dibenarkan. Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, menyesalkan sikap Netanyahu yang semakin mengisolasi Israel dari upaya internasional menuju perdamaian.
“Di saat dialog dan diplomasi sangat dibutuhkan, pemerintahan Netanyahu justru mengisolasi Israel dan melemahkan solusi dua negara,” ujarnya dalam sebuah pernyataan resmi.
Wong menegaskan, Australia akan tetap berkomitmen pada solusi damai: dua negara, gencatan senjata di Gaza, dan pembebasan sandera.
Ketegangan ini juga memantik reaksi keras dari Otoritas Palestina. Melalui Kementerian Luar Negerinya, Palestina menyebut pencabutan visa itu sebagai tindakan ilegal, bertentangan dengan Konvensi Jenewa dan hukum internasional.
“Tindakan ini hanya memperlihatkan arogansi Israel dan semakin memperkuat tekad komunitas internasional untuk menegakkan hukum internasional,” demikian pernyataan resmi Otoritas Palestina.
Simcha Rothman, tokoh yang menjadi pusat awal kontroversi, bukanlah nama asing dalam dunia politik Israel. Ia dikenal dengan pandangan ekstremis sayap kanan dan kedekatannya dengan Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotritch.
Dalam wawancara dengan ABC, Rothman membantah adanya krisis kelaparan di Gaza. Ia menyalahkan Hamas dan bahkan menuding PBB memanipulasi data demi menyerang Israel.
Rothman juga menolak menyebut Tepi Barat dengan nama yang umum digunakan dunia internasional. Baginya, wilayah itu harus disebut Yudea dan Samaria — sebuah klaim politik yang memicu kontroversi lebih jauh.
Bukan kali ini saja Australia menolak visa politikus Israel. Tahun lalu, mantan Menteri Kehakiman Ayalet Shaked juga ditolak masuk karena dinilai dapat mengancam kohesi sosial.
Ketegangan ini tidak berdiri sendiri. Sejak 7 Oktober 2023, konflik di Gaza telah menewaskan lebih dari 62.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 156.000 orang.
Di tengah penderitaan itu, keputusan Australia untuk mengakui negara Palestina dianggap sebagai langkah moral sekaligus politik. Namun bagi Israel, keputusan tersebut adalah pengkhianatan.
Reaksi Dunia dan Masa Depan Hubungan
Di dalam negeri Israel sendiri, Netanyahu mendapat kecaman dari lawan politiknya. Pemimpin oposisi Yair Lapid menyebut Netanyahu sebagai “pemimpin paling beracun di dunia Barat” dan menilai serangan pribadi terhadap Albanese hanya memperburuk posisi Israel di mata dunia.
Kini, hubungan Israel–Australia berada di titik terendah dalam sejarah modern kedua negara. Pertanyaan besar pun muncul: apakah badai diplomatik ini akan berakhir dengan rekonsiliasi, atau justru membuka babak baru keterasingan Israel di panggung internasional?
