Indeks News – Militer Amerika Serikat (AS) kembali melancarkan serangan mematikan terhadap dua kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba di perairan internasional Samudra Pasifik.
Serangan yang terjadi pada Kamis (18/12) waktu setempat itu menewaskan sedikitnya lima orang, menurut pernyataan resmi Komando Selatan AS.
Komando Selatan AS, seperti dilansir AFP pada Jumat (19/12/2025), menyatakan bahwa dua kapal tersebut menjadi target serangan karena diduga terlibat dalam operasi perdagangan narkoba lintas negara.
Dalam keterangannya melalui media sosial X, militer AS mengungkapkan bahwa tiga orang tewas di kapal pertama, sementara dua lainnya tewas di kapal kedua akibat serangan militer tersebut.
Serangan terbaru ini merupakan bagian dari kampanye antinarkoba pemerintahan Presiden Donald Trump yang telah berlangsung sejak September 2025, mencakup wilayah Laut Karibia dan Samudra Pasifik bagian timur.
Namun, hingga kini Washington belum mempublikasikan bukti kuat yang secara terbuka mengonfirmasi keterlibatan kapal-kapal tersebut dalam jaringan perdagangan narkoba, sehingga memicu kritik dan perdebatan internasional.
Berdasarkan penghitungan AFP yang merujuk pada data resmi pemerintah AS, rangkaian operasi militer tersebut telah menewaskan sedikitnya 104 orang.
Sejumlah pihak menyoroti penggunaan kekuatan militer dalam operasi antinarkoba ini, terutama setelah muncul tuduhan kejahatan perang akibat serangan lanjutan terhadap korban selamat dalam operasi sebelumnya.
Serangkaian operasi militer tersebut menuai sorotan tajam setelah terungkap bahwa dalam salah satu serangan pada September lalu, militer AS kembali menghantam kapal yang sama dan menewaskan para korban selamat dari serangan pertama.
Insiden itu memicu tuduhan pelanggaran hukum humaniter internasional dan dugaan kejahatan perang dari sejumlah kelompok HAM dan pengamat hukum internasional.
Selain itu, penggunaan kekuatan militer dalam kampanye antinarkoba ini juga memunculkan perdebatan konstitusional di dalam negeri Amerika Serikat.
Sejumlah anggota parlemen mempertanyakan apakah Presiden Trump seharusnya meminta persetujuan Kongres AS sebelum melancarkan operasi militer, khususnya jika melibatkan potensi serangan darat di wilayah negara lain seperti Venezuela.
Namun, upaya Partai Demokrat untuk membatasi kewenangan presiden kandas. House of Representatives atau DPR AS pada Rabu (17/12) menolak dua resolusi yang diajukan Demokrat, yang bertujuan menghentikan serangan militer tanpa izin Kongres serta menghentikan apa yang mereka sebut sebagai “permusuhan di atau terhadap Venezuela.”
Presiden Donald Trump menegaskan sikapnya sehari setelah penolakan tersebut. Dalam pernyataan di Gedung Putih pada Kamis (18/12), Trump menyatakan bahwa dirinya tidak memerlukan persetujuan Kongres AS untuk melancarkan serangan darat terhadap kartel narkoba di Venezuela atau kawasan Amerika Latin lainnya.
Ketika ditanya wartawan apakah ia akan meminta izin resmi kepada Kongres sebelum menyerang jaringan kartel narkoba di darat, Trump menjawab bahwa hal tersebut bukan kewajiban.
“Saya tidak keberatan memberi tahu mereka, tetapi itu bukan masalah besar. Saya tidak harus memberi tahu mereka,” ujar Trump.
Pernyataan tersebut semakin mempertegas pendekatan keras pemerintahan Trump dalam perang melawan narkoba, sekaligus memperdalam kekhawatiran komunitas internasional mengenai eskalasi konflik dan dampak kemanusiaan dari operasi militer AS di kawasan tersebut.
