Indeks News – Suasana hangat kekeluargaan yang seharusnya terjaga di tubuh Partai Golkar Sumatera Utara mendadak retak. Sebuah laporan ke polisi, yang diajukan antar sesama kader, menguak kisah getir yang tak hanya memicu kegaduhan politik, tetapi juga menyentuh ranah pribadi dan harga diri seorang perempuan.
Adalah Erni Ariyanti Sitorus, Ketua DPRD Sumut sekaligus kader Golkar, yang pada Kamis (14/8/2025) resmi melaporkan koleganya sendiri, Hamdani Syahputra Adjam—Ketua DPD Golkar Deli Serdang sekaligus Wakil Ketua DPRD Deli Serdang—ke Polda Sumut. Laporan itu didasari dugaan pencemaran nama baik melalui komentar Hamdani di media sosial Instagram.
Perselisihan bermula dari sebuah unggahan akun Instagram @hastaranesia.id yang menyoroti kedekatan Erni dengan Gubernur Sumut, Bobby Nasution. Dalam unggahan itu, Hamdani ikut nimbrung di kolom komentar dengan akun pribadinya @hamdanisyahputra131313.
Komentar-komentarnya menyinggung dan bernada ejekan. Mulai dari “Tinggal nunggu undangan” hingga “ada cieee cieee, cocok serasi, satu binor, dan satu lagi lakor.” Bagi sebagian orang mungkin terkesan bercanda, namun bagi Erni, kata-kata itu merendahkan harkatnya sebagai perempuan, istri, sekaligus ibu.
“Saya merasa dilecehkan secara verbal. Ini bukan soal politik, bukan soal jabatan, ini soal harga diri saya sebagai perempuan,” tegas Erni ketika ditemui di Istana Maimun, Rabu (20/8/2025).
Dengan didampingi kuasa hukumnya, Agussyah Damanik, Erni melayangkan laporan resmi ke Polda Sumut. Tak hanya Hamdani, satu akun lain, @lala_la2425, juga turut dilaporkan karena dinilai berkontribusi dalam komentar bernada fitnah.
“Laporan ini murni untuk melindungi nama baik klien saya. Tidak ada kaitannya dengan jabatan beliau sebagai Ketua DPRD Sumut. Yang diserang adalah pribadi dan kehormatannya sebagai seorang perempuan, istri, dan ibu,” jelas Agussyah.
Ia menegaskan, hak imunitas anggota dewan sebagaimana diatur dalam UU MD3 tidak bisa digunakan Hamdani dalam kasus ini, sebab komentar yang dilontarkan tidak ada hubungannya dengan tugasnya sebagai anggota DPRD.
Polda Sumut kini masih memproses laporan tersebut. Meski belum ada pemanggilan resmi, Erni berharap kasus ini segera ditindaklanjuti.
Kekecewaan Ketua Partai Golkar Sumut
Di sisi lain, Ketua DPD Golkar Sumut, Musa Rajekshah atau yang akrab disapa Ijeck, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Baginya, laporan polisi antar sesama kader adalah hal yang sangat disayangkan.
“Seharusnya kalau ada masalah, bisa langsung komunikasikan ke saya. Saya baru tahu dari media, bukan dari kader sendiri. Ini menyedihkan,” ujar mantan Wakil Gubernur Sumut itu.
Ijeck menegaskan, dirinya selalu terbuka untuk menjadi penengah. “Sesama Golkar seharusnya lebih mudah komunikasinya. Kalau ada yang tidak enak, cukup sampaikan ke saya. Tidak perlu sampai ke ranah hukum,” ucapnya penuh penekanan.
Perseteruan ini bukan sekadar soal komentar di media sosial. Ada harga diri, perasaan tercederai, dan hubungan internal partai yang terguncang. Golkar, yang dikenal sebagai partai besar dengan sejarah panjang, kini harus menelan pil pahit ketika dua kader utamanya saling berhadapan di jalur hukum.
Sementara publik menyoroti, apakah kasus ini murni persoalan pribadi atau ada aroma politik menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sumut, Erni menegaskan:
“Tidak ada kaitannya dengan Musda atau politik. Ini murni soal pencemaran nama baik.”
Namun, badai di tubuh partai beringin itu tetap terasa. Satu pihak memilih menempuh jalur hukum demi harga diri, sementara pihak lain mencoba meredam agar masalah diselesaikan di internal partai.
Kini, semua mata tertuju pada proses hukum di Polda Sumut. Akankah kasus ini selesai dengan mediasi di internal Golkar, atau terus berlanjut hingga meja hijau? Yang jelas, luka di tubuh partai ini telah membuka sisi rapuh politik lokal: bahwa di balik kekuasaan, ada manusia yang bisa terluka karena kata-kata.
