Indeks News – Jakarta kembali bergejolak pada 28 Agustus 2025. Ribuan masyarakat turun ke jalan, melampiaskan amarah mereka di depan Gedung DPR RI. Suasana panas itu dipicu oleh isu kenaikan tunjangan anggota DPR serta kebijakan pemerintah yang dinilai makin menjauh dari rakyat.
Alih-alih mereda, protes rakyat justru berubah menjadi ricuh. Gelombang kekecewaan meluas setelah beberapa anggota DPR memberi pernyataan yang dianggap merendahkan masyarakat.
Di tengah kemarahan publik, Koalisi Masyarakat Sipil pun angkat suara. Mereka mendesak pimpinan partai politik segera mencopot anggota DPR yang dianggap memicu kericuhan dan melukai hati rakyat.
Tuntutan Tegas Koalisi Sipil
Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, mewakili Koalisi Masyarakat Sipil, membacakan sikap keras. Ia menyebut sejumlah nama anggota DPR yang patut diberi sanksi tegas: Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo, Adies Kadir, Deddy Sitorus, Nafa Urbach, Surya Utama, Rahayu Saraswati, hingga Sigit Purnomo Syamsudin Said.
“Pimpinan partai politik dan kelembagaan DPR RI harus menindak dan memberhentikan para anggota DPR yang berlaku tidak patut serta memicu kemarahan rakyat,” tegas Isnur.
Selain itu, Koalisi juga mendesak Presiden Prabowo Subianto dan DPR untuk segera memenuhi tuntutan masyarakat. Mulai dari mengatasi krisis lapangan kerja, membatalkan rancangan KUHAP, hingga menghentikan proyek-proyek yang merusak lingkungan dan merampas hak masyarakat adat.
Tak berhenti di sana, mereka menuntut agar RUU Perampasan Aset segera dibahas dan disahkan, dengan mengedepankan partisipasi publik.
Ucapan DPR yang Menyulut Amarah
Gelombang kemarahan rakyat makin tak terbendung setelah beberapa anggota DPR melontarkan pernyataan kontroversial.
Salah satunya datang dari artis sekaligus anggota DPR, Nafa Urbach. Dalam siaran langsung di media sosial, ia mendukung tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan bagi anggota DPR.
“Anggota Dewan itu kan enggak orang Jakarta semua. Mereka diwajibkan kontrak rumah dekat Senayan supaya memudahkan menuju DPR,” ujar Nafa.
Ia bahkan membandingkan kondisinya yang tinggal di Bintaro dan harus bergulat dengan kemacetan menuju Senayan. Namun, pernyataan itu justru memicu amarah publik yang menilai dirinya gagal memahami situasi. Desakan maaf pun akhirnya datang dari berbagai arah.
Tak berhenti di situ, Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, ikut memperkeruh suasana. Menanggapi seruan “Bubarkan DPR” yang ramai di media sosial, Sahroni melontarkan kalimat pedas.
“Catat nih, orang yang cuma mental bilang ‘bubarin DPR’, itu adalah orang tolol se-dunia,” ucapnya lantang saat kunjungan kerja di Medan, 22 Agustus 2025.
Ucapan itu sontak menyalakan api baru. Rakyat merasa dihina, seakan jeritan mereka dianggap tak bermakna.
Kini, suasana kian tegang. Rakyat merasa kian jauh dari wakil yang seharusnya memperjuangkan mereka. Di sisi lain, tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil menjadi cermin betapa dalamnya luka yang ditinggalkan oleh ucapan dan sikap para anggota DPR.
Dari jalanan Jakarta hingga media sosial, suara rakyat menggema: meminta keadilan, meminta pemimpin yang benar-benar berpihak kepada mereka.
Seperti kata Muhammad Isnur, “Presiden dan DPR segera penuhi tuntutan warga.”
Sebuah kalimat sederhana, namun sarat makna. Sebuah seruan agar wakil rakyat kembali ke jalur yang semestinya: menjadi pengayom, bukan lawan bagi rakyat yang diwakilinya.
