Indeks News – Gelombang demonstrasi yang belakangan mengguncang ibu kota dan sejumlah daerah bukanlah sekadar letupan spontan. Di balik aksi massa yang berujung kericuhan, termasuk penyerbuan rumah anggota DPR dari Partai Nasdem Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, tersimpan akumulasi amarah publik yang telah lama dipendam.
Mantan Menteri ESDM sekaligus Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said, menegaskan bahwa protes besar ini lahir dari ketidakpuasan panjang, bahkan sejak pemerintahan sebelumnya.
“Kalau dalam definisi saya, sebetulnya pemerintahan sekarang belum mendapatkan amarah sebenarnya karena masih baru. Tapi amarah itu ditumpuk dari pemerintahan yang dulu, 10 tahun yang sayangnya ketika defisit trust itu berlangsung, itu digendong oleh pemerintah baru,” ujarnya dalam Kanal YouTube Hersubeno Point.
Ketimpangan Otoritas dan Legitimasi
Sudirman menilai pemerintah saat ini tampak memiliki otoritas kuat, namun rapuh dalam legitimasi. Menurutnya, kepercayaan publik lahir dari integritas, kejujuran, kesederhanaan, serta prestasi nyata. Tanpa itu, otoritas hanya menjadi beban.
“Otoritasnya mungkin tampak kuat tapi legitimasinya defisit. Begitu terjadi defisit antara otoritas dan legitimasi, itulah yang terjadi sekarang,” tegasnya.
Ironisnya, sejumlah perilaku pejabat justru memperdalam jurang ketidakpercayaan. Gaya hidup mewah, penggunaan fasilitas negara berlebihan, hingga pernyataan politisi yang dianggap tak sensitif, semua menjadi bahan bakar kemarahan rakyat.
Fenomena Ojol dan Kelas Menengah Terdidik
Salah satu fakta yang menonjol adalah keterlibatan driver ojek online dalam protes. Sudirman melihat kelompok ini bukan sekadar “orang miskin kota” klasik, melainkan warga terdidik yang terpinggirkan.
“Teman-teman ojol ini berpendidikan. Ada yang kena PHK, ada yang baru lulus sekolah, tapi lapangan kerja tidak tersedia. Mereka terkoneksi dengan baik dan membicarakan keadaan. Jadi ini bukan orang miskin buta informasi, ini orang miskin yang terdidik,” jelasnya.
Dengan akses informasi real-time melalui grup media sosial, kemarahan mereka pun cepat menyebar. Jika dulu publik hanya mengandalkan televisi dan koran, kini berita dan gambar peristiwa bisa menyebar seketika ke ribuan orang.
Kritik atas Pendekatan Represif
Gelombang protes besar mendapat respons keras dari pemerintah. Namun Sudirman mengingatkan, pendekatan represif justru berisiko menambah bara.
“Kalau menindak keras diterjemahkan dengan menebus segala cara, itu sama saja menambah api, menambah bensin, menambah bahan bakar. Sementara warga sedang butuh pengayoman, sedang butuh ketenangan,” katanya.
Menurutnya, solusi sejati bukanlah kekerasan, melainkan koreksi fundamental dalam pengelolaan kekuasaan.
“Kekuasaan yang membelah-belah, yang self-centered, yang orientasinya pada diri sendiri dan keluarga, itu kekuasaan yang rapuh,” tegasnya.
Meski situasi tampak kian runyam, Sudirman percaya masih ada peluang memperbaiki keadaan. Presiden Prabowo, katanya, memiliki kesempatan besar untuk mengubah krisis ini menjadi momentum pemulihan kredibilitas.
“Kalau pemerintah sekarang punya target tumbuh 8%, PR-nya satu saja: bereskan korupsi, tegakkan hukum. Tidak mungkin ada investasi tambahan kalau hukumnya tidak tegak,” ujarnya.
Ia menutup dengan tiga kunci sederhana yang diyakini mampu meredakan krisis: kejujuran, konsistensi antara kata dan perbuatan, serta komunikasi yang baik kepada rakyat.
“Krisis itu diatasi dengan tiga hal. Nomor satu kejujuran, mengakui apa adanya. Yang kedua, satunya kata dan perbuatan. Nah, yang ketiga adalah komunikasi,” pungkasnya.
