Indeks News – Penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, menjadi sorotan publik. Bagi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, kasus ini bukan sekadar perkara hukum, melainkan juga pelajaran moral tentang bagaimana seorang pejabat harus bersikap ketika sedang berkuasa.
“Kalau lagi berkuasa itu jangan sombong. Ini pergiliran kekuasaan. Kalau tidak mau mendengar dan memperbaiki diri, nanti setelah turun kena juga. Sama seperti Nadiem kayak gini,” ujar Jimly dengan nada penuh peringatan.
Kritik atas Kepemimpinan Nadiem Makarim
Dalam pandangan Jimly, Nadiem tidak menunjukkan kompetensi sebagai seorang menteri. Selama lima tahun menjabat, kebijakan pendidikan justru dianggap semakin rusak.
“Yang bekerja itu ternyata bukan internal, tetapi tim dari luar. Dia bawa pasukan dari luar, sehingga kacau mekanisme kerja internal dan melanggar aturan-aturan baku di birokrasi pemerintahan,” tegasnya.
Jimly menilai, kegagalan ini bersumber dari gaya kepemimpinan yang enggan mendengar kritik. Akibatnya, birokrasi pendidikan berjalan tidak sehat, dan justru menimbulkan masalah baru.
Sebagai mantan anggota DPD RI, Jimly mengingatkan, jabatan politik adalah amanah. Pejabat publik harus belajar memimpin dengan jujur dan mengelola birokrasi secara bijak.
“Kasus Nadiem Makarim ini harus menjadi pelajaran. Kalau menduduki jabatan, bekerjalah sebaik-baiknya untuk melayani kepentingan umum,” katanya.
Ia juga menolak jika kasus hukum yang menjerat Nadiem dikaitkan dengan isu politik masa lalu. Menurutnya, tudingan semacam itu hanya spekulasi tanpa dasar.
“Langkah Kejagung ini lurus saja. Jangan semua digoreng politis. Jangan menganggap penyidik kejaksaan atau kepolisian itu bodoh. Mereka pasti sudah punya alat bukti,” tegas Jimly.
Jimly menegaskan, ruang pembuktian ada di pengadilan. Jika Nadiem merasa penetapannya tidak tepat, maka kebenaran akan terungkap di persidangan yang transparan.
“Informasi ini sudah sangat terbuka. Buktikan saja nanti di pengadilan. Tidak perlu dianalisa ke politik, genk Solo, dan sebagainya,” ujarnya.
Sebagai perbandingan, Jimly menyinggung soal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pati, Jawa Tengah, yang naik hampir 250 persen. Kenaikan tersebut memicu kegaduhan publik, yang menurutnya, bersumber dari sikap angkuh pemimpin daerah.
“Ributnya ini karena kesombongan dari Bupati Pati. Setelah diungkap, ternyata di seluruh Indonesia sama, bahkan ada yang naiknya seribu persen, 300 persen,” jelasnya.
Bagi Jimly, kasus Nadiem maupun kisruh PBB sama-sama mengajarkan bahwa kesombongan dalam memimpin hanya akan menimbulkan persoalan besar.
Penetapan tersangka Nadiem Makarim menjadi momentum refleksi. Bahwa jabatan hanyalah titipan, dan kekuasaan tidak abadi. Seorang pemimpin dituntut rendah hati, mau mendengar, dan bekerja demi rakyat. Jika tidak, sejarah membuktikan, kekuasaan yang dijalankan dengan kesombongan akan berbalik menjadi bumerang.
