Indeks News – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara soal pencabutan kartu identitas Pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia.
Kartu liputan itu sebelumnya dicabut oleh Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden setelah Diana melontarkan pertanyaan seputar program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto.
Prasetyo memastikan pemerintah akan mencari solusi terbaik atas polemik tersebut.
“Ya kita cari jalan keluar terbaik lah,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (28/9).
Ia mengatakan telah memerintahkan BPMI untuk menjalin komunikasi langsung dengan pihak CNN Indonesia. Menurutnya, pertemuan resmi antara Istana dan CNN Indonesia juga telah diagendakan pada Senin (29/9/2025).
“Jadi besok, kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasikan agar ada jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama lah,” tambahnya.
Sikap Dewan Pers
Dewan Pers turut merespons kasus ini dengan meminta Istana segera mengembalikan ID liputan Diana Valencia. Mereka menegaskan bahwa pertanyaan yang diajukan Diana kepada Presiden Prabowo bersifat kontekstual dan relevan dengan kepentingan publik terkait pelaksanaan program MBG.
Dalam keterangan resmi yang dirilis di situs Dewan Pers, Minggu (28/9), lembaga tersebut mengingatkan seluruh pihak untuk menjunjung tinggi kemerdekaan pers dan menghormati tugas jurnalistik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” tulis Dewan Pers.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima pengaduan resmi terkait pencabutan ID pers tersebut.
Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terulang demi menjaga iklim demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia.
“Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana,” ujar Komaruddin.
Kasus ini kini menjadi sorotan luas publik dan komunitas jurnalis. Banyak yang menilai, apa pun alasannya, pencabutan akses peliputan terhadap wartawan hanya karena pertanyaan kritis berpotensi menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers.
Semua pihak kini menanti tindak lanjut dari pertemuan antara Istana dan CNN Indonesia yang dijadwalkan berlangsung hari ini.
Apakah ID pers Diana akan segera dipulihkan, atau justru polemik ini semakin melebar publik menunggu jawabannya.
