Jakarta, Indeks News – Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aturan tersebut dinilai penting sebagai payung hukum agar kementerian dan lembaga terkait dapat terlibat penuh dalam pelaksanaan program unggulan pemerintah itu.
“DPR sudah meminta adanya payung hukum berupa Perpres agar seluruh kementerian dan lembaga terkait bisa terlibat langsung dalam mendukung program MBG. Dengan begitu, proses di lapangan tidak lagi menemui masalah seperti yang terjadi sebelumnya,” ujar Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Puan menegaskan, evaluasi total mutlak dilakukan pemerintah menyusul sejumlah kasus keracunan massal yang menimpa ribuan penerima manfaat dalam dua bulan terakhir. Menurutnya, Perpres tersebut akan memastikan tata kelola MBG berjalan lebih baik dan tepat sasaran.
Presiden Prabowo sebelumnya juga menyebut MBG sebagai program strategis untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia. Oleh karena itu, Puan meminta agar evaluasi serta perbaikan tata kelola segera dilaksanakan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menambahkan bahwa Perpres Tata Kelola MBG sedang difinalisasi dan ditargetkan ditandatangani Presiden pekan ini. Aturan itu akan memperkuat koordinasi lintas lembaga, termasuk pelibatan puskesmas dan UKS untuk penanganan darurat, serta pengawasan ketat di lapangan.
Selain itu, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan memiliki juru masak terlatih. Untuk daerah yang sumber daya manusianya terbatas, jumlah penerima manfaat akan dibatasi maksimal 2.500 orang.
“Perpres ini penting agar keamanan pangan, rantai pasok, hingga pengawasan sanitasi dapat lebih terjamin,” tegas Dadan.
