Bandung, Indeks News — Sejumlah proyek infrastruktur strategis di wilayah Jabodetabek mulai mengalami kendala pasokan material batu dan pasir setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menutup sementara aktivitas pertambangan di Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin.
Kebijakan penghentian sementara tambang ini membuat beberapa proyek kebutuhan matrial besar, seperti Tol Bogor–Ciawi–Sukabumi (Bocimi) dan Tol Japek II Selatan, berpotensi mengalami keterlambatan penyelesaian. Padahal, proyek-proyek tersebut ditargetkan rampung sebelum perayaan Natal 2025.
Meski banyak pihak khawatir terhadap kelangkaan material konstruksi, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan mencabut kebijakan penghentian tambang sebelum hasil kajian akademis rampung.
“Saya tidak akan mengubah kebijakan penghentian tambang sampai hasil penelitian keluar. Saya ingin pertambangan Parung Panjang tidak lagi menjadi neraka bagi masyarakat,” ujar Dedi Mulyadi melalui kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Rabu (8/10/2025).
Dedi mengaku telah menerjunkan tim peneliti dari IPB dan ITB untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap aktivitas tambang di wilayah tersebut. Hasil penelitian akan menjadi dasar arah kebijakan pertambangan Jabar ke depan.
Menurut KDM, kebijakan pertambangan di Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan keselamatan warga.
Ia menilai, selama ini aktivitas tambangseperti matrial pasir di kawasan tersebut menimbulkan debu, kemacetan, kecelakaan lalu lintas, dan gangguan kesehatan masyarakat.
“Saya akan pikirkan jalan keluarnya. Tapi yang jelas, pertambangan ke depan tidak boleh lagi mengganggu kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Selain masalah lingkungan, KDM juga menyoroti dampak sosial-ekonomi akibat aktivitas tambang. Menurutnya, banyak warga di sepanjang jalan utama Parung Panjang yang kehilangan kenyamanan dan kesempatan usaha.
“Setiap hari debu beterbangan. Warga susah jualan, warung-warung tidak bisa buka dengan nyaman,” katanya.
Dedi Mulyadi juga menanggapi aksi unjuk rasa para sopir truk dan asosiasi tambang yang memprotes kebijakan penghentian tambang. Ia menyindir bahwa yang menjadi korban sejati justru masyarakat sekitar yang selama ini menderita akibat operasi tambang.
“Korban pertambangan banyak, tapi mereka yang menderita tidak pernah demo. Baru ditutup sementara saja, sudah ada demo. Tapi saya ini orangnya, makin didemo, makin keras,” ucapnya tegas.
KDM menegaskan, penutupan tambang sementara adalah langkah strategis untuk menata ulang sistem pertambangan agar lebih berkelanjutan, adil, dan berpihak pada masyarakat lokal.
