Jakarta, Indeks News — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama Kementerian Agama (Kemenag) resmi membentuk tim bersama untuk mempercepat proses transisi kelembagaan, aset, dan sumber daya manusia (SDM) penyelenggaraan haji dan umrah.
Langkah ini menjadi tindak lanjut amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2025 tentang pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.
Kesepakatan tersebut disampaikan dalam pertemuan koordinasi antara Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak dan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i di Jakarta, Senin (13/10/2025).
“Percepatan transisi menjadi prioritas agar persiapan penyelenggaraan haji 2026 berjalan lancar dan tidak terganggu,” ujar Dahnil dalam keterangan resmi Kemenhaj.
Dahnil menegaskan bahwa seluruh proses transisi harus berjalan cepat, bersih, dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Arah Presiden sangat jelas: semua aset dan SDM perhajian segera dituntaskan proses peralihannya. Tidak boleh ada pihak yang menahan atau menguasai aset negara untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan adanya sejumlah hambatan di lapangan, termasuk di kompleks Asrama Haji Pondok Gede, yang dinilai menghambat proses peralihan aset.
“Kita ingin semuanya clean dan clear. Bila ada pihak yang menghalangi perintah presiden, kami akan dorong penegakan hukum agar mandat undang-undang berjalan tanpa gangguan,” tambah Dahnil.
Sementara itu, Wamenag Romo Muhammad Syafi’i menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah percepatan yang diambil Kemenhaj. Ia menilai, kerja sama ini selaras dengan visi Presiden Prabowo dalam memperkuat tata kelola pelayanan haji dan umrah.
“Semua aturan sudah tegas, baik di undang-undang maupun perpres, bahwa aset dan SDM terkait urusan haji beralih ke Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Romo.
Romo juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dan penegakan hukum jika ditemukan oknum yang mencoba menghalangi perintah presiden.
“Kami para pejabat negara hanya punya satu visi: visi presiden, bukan visi pribadi atau kelompok,” tegasnya.
Tim bersama Kemenhaj-Kemenag ini nantinya akan mengawal seluruh proses transisi aset dan SDM, memastikan setiap tahap berjalan sesuai ketentuan hukum, tertib administrasi, dan tidak mengganggu pelayanan jemaah haji yang sudah berjalan.
