Jakarta, Indeks News — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan ultimatum tegas kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyusul citra buruk yang melekat pada lembaga tersebut di mata publik. Ia menegaskan, jika pembenahan internal tidak menunjukkan hasil dalam satu tahun, Bea Cukai berpotensi dibekukan.
“Orang-orang Bea Cukai sudah mengerti betul ancaman yang mereka hadapi,” ujar Purbaya usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 27 November 2025.
Purbaya mengungkapkan bahwa ia telah memanggil jajaran DJBC untuk rapat internal dan memberi tenggat waktu satu tahun untuk memastikan reformasi berjalan serius dan menyeluruh.
“Image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, bahkan di pimpinan tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya minta waktu satu tahun untuk bekerja tanpa diganggu,” tegasnya.
Purbaya juga mengingatkan bahwa opsi menggunakan jasa perusahaan asing asal Swiss, Societe Generale de Surveillance (SGS), bisa dihidupkan kembali seperti era Orde Baru apabila DJBC gagal memperbaiki kinerja.
“Kalau kita tidak bisa memperbaiki kinerja Bea Cukai, bisa saja kembali ke sistem lama, SGS yang melakukan pengecekan di custom kita. Dengan wacana seperti itu, tim Bea Cukai jadi semakin semangat,” kata Purbaya.
Meski mengeluarkan ancaman keras, Purbaya tetap optimistis reformasi dapat dilakukan melalui penguatan internal dan modernisasi sistem.
“Saya pikir kita akan bisa menjalankan program-program Bea Cukai dengan lebih bersih tanpa menyerahkan ini ke pihak lain,” ujarnya.
Menkeu menegaskan bahwa konsekuensi pembenahan yang gagal sangat besar: sebanyak 16.000 pegawai Bea Cukai terancam dirumahkan.
“Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan. Mereka pintar-pintar dan siap mengubah keadaan,” pungkasnya.
Ultimatum ini menjadi sinyal bahwa reformasi di Bea Cukai akan menjadi sorotan besar publik selama satu tahun ke depan.
