Indeks News – Bupati Tapanuli Utara (Taput), Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, mengungkap bahwa 12 desa di dua kecamatan masih terisolir total setelah banjir besar melanda wilayah tersebut.
Hingga memasuki hari kelima penanganan darurat, akses menuju desa-desa terdampak banjir di Tapanuli Utara masih tidak dapat dilalui.
Kondisi bertambah parah karena listrik padam dan seluruh jaringan komunikasi terputus, membuat wilayah tersebut benar-benar terisolir.
Dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Senin (1/12/2025), Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, menjelaskan bahwa desa-desa yang terisolir berada di Kecamatan Parmonangan dan Adiankoting, dua kawasan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tapanuli Tengah.
“Di Kecamatan Parmonangan ada dua titik, dan di Adiankoting juga ada dua titik banjir. Jika digabungkan, totalnya mewakili sekitar 12 desa yang saat ini sama sekali putus kontak,” ujarnya.
Jonius menegaskan bahwa kerusakan akibat banjir dan longsor pada jalan penghubung telah membuat akses utama menuju Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan lumpuh total.
Kerusakan parah pada jalur darat tersebut menyebabkan distribusi bantuan dan proses evakuasi menjadi sangat terhambat.
Jalur yang sedang dibuka baru mencapai kilometer 30 dari total 38 kilometer, sehingga kendaraan tidak bisa menembus wilayah paling terdampak.
“Jalan tidak bisa ditempuh, listrik padam, komunikasi tidak ada. Ini sudah memasuki hari kelima kami bekerja bersama TNI dan Polri,” jelasnya.
Situasi logistik di desa-desa terisolir disebut semakin kritis. Warga hanya bisa dicapai dengan perjalanan kaki delapan jam, dan distribusi bantuan darat tidak memungkinkan.
Karena itu, Pemkab Taput meminta pemerintah pusat untuk mengirimkan bantuan udara ke empat titik isolasi.
“Untuk desa-desa yang tidak terjangkau, kami mohon bantuan udara. Total empat titik: dua di Parmonangan dan dua di Adiankoting, mencakup sekitar 12 desa,” katanya.
Selain akses terputus, Pemkab Taput juga mencatat kerusakan permukiman yang cukup berat.
Sebanyak 175 rumah hilang atau rusak parah, sementara 200 rumah lainnya mengalami kerusakan sedang hingga ringan.
Melihat kondisi wilayah yang rawan dan tidak lagi layak dihuni, pemerintah daerah berencana merelokasi warga ke kawasan perbukitan yang lebih aman.
Namun, rencana itu membutuhkan dukungan regulasi dari pemerintah pusat, mengingat wilayah relokasi masuk dalam kawasan hutan negara.
“Lokasi permukiman saat ini tidak memungkinkan lagi. Untuk relokasi, kami membutuhkan regulasi karena harus menggunakan hutan negara,” tegas Jonius.
