Indeks News – Hari pertamanya menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa langsung disambut gelombang tuntutan rakyat. Namun, ia menyebut suara yang belakangan menggema lewat “Tuntutan Rakyat 17+8” hanyalah datang dari sebagian kecil masyarakat yang merasa hidupnya masih kurang beruntung.
Purbaya yang baru saja menggantikan Sri Mulyani Indrawati—menteri keuangan legendaris yang memimpin selama 14 tahun—dilantik Presiden Prabowo Subianto sore ini. Belum genap sehari ia menduduki kursi barunya, publik menyorot bagaimana ia merespons desakan yang kini menghantui hampir semua sektor pemerintahan.
“Itu suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang ya,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (8/9/2025).
Tuntutan Rakyat 17+8 yang Menggema di Jalanan
Tuntutan Rakyat 17+8 bukan sekadar daftar panjang aspirasi. Ia lahir dari gelombang demonstrasi akhir Agustus 2025 yang menyebar di berbagai daerah.
Sebanyak 17 tuntutan harus diselesaikan dalam hitungan sepekan, tepatnya 5 September 2025. Targetnya berlapis: Presiden Prabowo, DPR, partai politik, kepolisian, TNI, hingga kementerian ekonomi.
Di sisi lain, 8 tuntutan tambahan disodorkan kepada pemerintah dengan tenggat lebih panjang: satu tahun, hingga 31 Agustus 2026. Desakan ini menuntut reformasi menyeluruh, mulai dari DPR, partai politik, sistem perpajakan, hingga penguatan Komnas HAM.
Di balik daftar itu, terselip jeritan masyarakat: hentikan kekerasan aparat, bebaskan demonstran, pastikan upah layak, cegah PHK massal, hingga sahkan undang-undang perampasan aset koruptor.
Purbaya Menjawab dengan Pertumbuhan
Purbaya belum menelaah seluruh isi tuntutan, apalagi beberapa di antaranya langsung menyinggung kementerian yang ia pimpin. Namun ia yakin, solusi terbaik bukan pada perdebatan politik, melainkan lewat pertumbuhan ekonomi.
“Kalau pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu [tuntutan] akan hilang otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo,” kata pria yang kini memikul harapan besar untuk menggerakkan roda fiskal Indonesia.
Pernyataan ini mengundang tanya: apakah benar dengan laju ekonomi yang kencang, jeritan rakyat bisa reda? Ataukah tuntutan itu justru menjadi pengingat bahwa keadilan sosial bukan hanya soal angka pertumbuhan, melainkan rasa keadilan yang bisa dirasakan setiap lapisan masyarakat.
Ujian Awal Menteri Keuangan Baru
Pelantikan Purbaya diwarnai suasana emosional. Sri Mulyani, yang sudah 14 tahun duduk di kursi Menteri Keuangan, menyerahkan tongkat estafet kepada sosok baru dengan segala beban sejarah.
Kini, tuntutan rakyat yang berlapis menjadi ujian pertama. Dari tarik mundur TNI dari pengamanan sipil, transparansi anggaran DPR, hingga dialog terbuka dengan serikat buruh, semuanya menunggu jawaban nyata dari pemerintah.
Di luar gedung kementerian, rakyat masih menyimpan amarah sekaligus harapan. Di dalam gedung, seorang menteri baru mencoba menenangkan dengan janji pertumbuhan ekonomi.
Apakah angka 6% atau 7% benar bisa menutup luka di jalanan? Ataukah tuntutan rakyat akan terus menjadi gema keras yang tak bisa diabaikan? Waktu setahun ke depan akan menjawabnya.
