Indeks News – Pencopotan Budi Arie dari kursi Menteri Koperasi menjadi sorotan tajam publik. Keputusan Presiden Prabowo Subianto ini tak sekadar reshuffle biasa. Ada aroma kuat penegakan integritas dan pesan keras: tak ada ruang toleransi bagi pejabat yang tersandung kasus hukum.
Nama Budi Arie bukanlah asing. Ia sempat menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sebelum dipindahkan menjadi Menteri Koperasi. Namun, akhir tahun lalu, bayang-bayang kasus hukum menghampirinya.
Bareskrim Polri kala itu memeriksa Budi Arie terkait judi online yang disebut dibekingi pegawai Kemenkominfo—peristiwa yang terjadi saat dirinya memimpin kementerian tersebut.
Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, menilai pencopotan ini bukan keputusan tiba-tiba. Menurutnya, Presiden Prabowo telah merancang langkah tersebut sejak lama. “Jelas, pertimbangannya sudah sejak dari dulu.
Hanya menunggu waktu yang tepat dan pas untuk direshuffle, karena beliau ini dikaitkan dengan persoalan hukum,” ujar Ray dalam program Sapa Indonesia di Kompas TV, Selasa (9/9/2025).
Bagi Ray, keputusan ini mencerminkan objektivitas sekaligus komitmen Presiden Prabowo. Ia menyebut pencopotan Budi Arie sebagai bukti kesungguhan Presiden untuk menjaga kabinetnya bersih dari praktik korupsi.
“Ini penilaian obyektif. Presiden menunjukkan keseriusannya untuk tidak mentoleransi tindak pidana, khususnya korupsi,” tegasnya.
Pemberhentian Budi Arie tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86 P/2025 yang diteken pada Senin (8/9/2025). Dalam Keppres tersebut, Presiden Prabowo juga merombak sejumlah pos penting.
Selain Budi Arie, tercatat nama Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan), Dito Ariotedjo (Menpora), Abdul Kadir Karding (Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), dan Budi Gunawan (Menko Polkam) ikut diberhentikan.
Sebagai pengganti, Prabowo menunjuk Ferry Juliantono. Ferry yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Koperasi langsung dilantik menjadi Menteri Koperasi di Istana Negara pada Senin sore, hanya beberapa jam setelah Keppres dibacakan.
Suasana di Istana sore itu penuh kesan serius. Ferry berdiri tegak saat sumpah jabatan diucapkan. Di hadapan Presiden, ia memikul amanah besar untuk mengembalikan marwah kementerian yang kini tengah jadi sorotan.
Langkah tegas Presiden Prabowo ini memberi sinyal kuat bagi publik: kepercayaan rakyat lebih berharga daripada loyalitas jabatan. Dengan keputusan ini, sejarah reshuffle kabinet kali ini bukan hanya tentang pergantian nama, melainkan juga tentang pesan moral—bahwa hukum harus berdiri di atas segalanya.
