Indeks News – Di tengah gejolak politik dan protes ribuan warga, nama Bupati Sudewo kini menjadi sorotan nasional. Pria yang baru beberapa bulan menjabat itu diduga menerima aliran dana dari proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Kasus ini mencuat ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan adanya dugaan suap yang terjadi dalam proyek DJKA tahun anggaran 2022-2024. Dugaan keterlibatan Sudewo disebut terjadi saat ia masih menjabat sebagai anggota DPR RI.
“Ya benar, saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga menerima aliran komitmen fee proyek pembangunan jalur kereta,” ungkap juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu, 13 Agustus 2025, di Gedung KPK, Jakarta Selatan.
KPK belum memastikan kapan Bupati Sudewo akan dipanggil. Penyidik masih mengumpulkan bukti dan menelusuri aliran dana terkait proyek tersebut. “Kami akan update proses penyidikan terkait saudara SDW,” kata Budi.
Harta Kekayaan Bupati Sudewo Mencapai Rp 31,5 Miliar
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencatat, Sudewo memiliki kekayaan bersih senilai Rp 31.519.711.746 atau Rp 31,5 miliar. Laporan ini disampaikan pada 11 April 2025 sebagai laporan khusus awal menjabat Bupati Pati.
Aset terbesarnya berupa 31 bidang tanah dan bangunan senilai Rp 17,03 miliar. Lokasinya tersebar di berbagai daerah: 11 bidang di Surakarta, 10 di Pati, tiga di Pacitan, dua di Yogyakarta, serta masing-masing satu bidang di Bogor, Wonogiri, Depok, Blora, dan Tuban.
Sudewo juga memiliki delapan kendaraan senilai Rp 6,3 miliar. Koleksi mobilnya meliputi Toyota Innova, Toyota Harrier, Mitsubishi Pajero, BMW X5, Toyota Alphard, dan Toyota Land Cruiser. Dua motornya adalah Honda BeAT dan Suzuki TS125.
Selain itu, ia menyimpan kas dan setara kas Rp 1,9 miliar, surat berharga Rp 5,3 miliar, dan harta bergerak lainnya Rp 795 juta. Tidak ada catatan utang atas namanya.
Sorotan Publik Berlapis
Nama Sudewo bukan hanya jadi berita karena kasus dugaan suap. Sebelumnya, ia menuai kritik tajam akibat kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Ketika warga protes, Sudewo justru mempersilakan mereka berunjuk rasa membawa “5.000 atau 50.000 orang”.
Pernyataan itu memicu kemarahan. Pada Rabu, 13 Agustus 2025, ribuan warga Pati turun ke jalan menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.
Kini, di tengah gelombang demonstrasi dan tuduhan korupsi, masa depan politik Sudewo dipertaruhkan. KPK terus menelusuri aliran dana, sementara warga menunggu apakah bupati mereka akan membela diri atau menyerah pada tekanan publik.
