Banyak ditemukan partai politik mencatut NIK Anda (Nomor Induk Kependudukan) untuk memenuhi syarat keikutsertaan mereka dalam Pemilu 2024.
Pencatutan ini tidak hanya terjadi pada NIK Anda sebagai warga biasa, bahkan partai politik juga mencatut NIK PNS dan Komisioner KPU. Mirisnya hal ini diketahui saat dilakukan verifikasi.
Hal ini diungkap oleh KPU dan Bawaslu bahwa adanya praktik partai politik yang asal mencatut NIK atau Nomor Induk Kependudukan jajarannya di akun SIPOL milik KPU.
Berdasarkan data KPU, ada 98 NIK milik jajarannya yang dicatut oleh parpol. Sedangkan Bawaslu, ada 275 NIK jajarannya dicatut di SIPOL milik KPU oleh parpol.
KPU meminta masyarakat untuk melapor jika NIK mereka dicatut oleh parpol calon peserta Pemilu 2024 di SIPOL.
Selain itu, KPU menyampaikan bagaimana caranya agar mengetahui NIK Anda dicatut oleh parpol atau tidak. Caranya cukup mudah yakni dengan mengunjungi laman infopemilu.kpu.go.id.
Pertama Anda cukup membuka tautan atau link ini.
Setelahnya, cukup memasukkan NIK Anda ke dalam form yang sudah disiapkan oleh KPU. Jika sudah mengisi form tersebut, akan langsung diketahui apakah NIK Anda dicatut oleh parpol atau tidak.
Apabila NIK Anda dicatut, maka bisa langsung dilaporkan di dalam form pengaduan yang sudah disediakan KPU di laman infopemilu. KPU akan langsung menindaklanjuti laporan itu.
Sebelumnya, anggota KPU TI Betty Epsilon Idroos meminta masyarakat melapor jika NIK mereka dicatut oleh parpol calon peserta Pemilu 2024.
Nantinya KPU akan memverifikasi langsung dari data kepartaian yang diunggah di akun SIPOL untuk mencari tahu kebenaran dugaan pencatutan NIK. Jika ditemukan, parpol yang melakukan pencatutan akan diminta mencabut NIK pada masa perbaikan.
“Kan, perlu diverifikasi kepada parpol, kepada yang bersangkutan. Kalau misalnya yang bersangkutan menyatakan saya bukan anggota parpol, tentu diverifikasi nanti kepada parpol, lalu kepada yang bersangkutan. Kalau penyelenggara pemilu, tentu kami akan meminta parpol untuk menghapus dalam masa perbaikan. Kan, ada masa perbaikan ketika verifikasi administrasi,” kata Betty.
