Indeks News – Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, melayangkan kritik terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang dinilai belum mampu menyelesaikan konflik agraria yang menahun.
Dewi Kartika menyebut banyak aduan masyarakat terkait sengketa tanah yang hingga kini tak ditangani pemerintah.
Kritik tersebut disampaikan Dewi Kartika dalam audiensi bersama pimpinan DPR RI dan perwakilan pemerintah di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Rapat itu juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa.
Dalam forum itu, Dewi Kartika memaparkan sejumlah data konflik agraria dan kasus kekerasan yang menimpa petani. Ia mencontohkan konflik lahan pertanian dengan BUMN Perum Perhutani di Desa Bulupayung, Kecamatan Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah, yang tak kunjung terselesaikan meski sudah berlangsung puluhan tahun.
“Bapak Raja Juli, akhirnya kita bisa bertemu lagi. Saya pernah mengajak Bapak ke Desa Bulupayung. Itu adalah konflik agraria puluhan tahun dengan Perhutani,” ujar Dewi.
Menurut Dewi, sengketa lahan tersebut meliputi sekitar 9.000 hektar tanah pertanian produktif yang sesungguhnya menjadi lumbung pangan nasional. Namun, Perhutani tetap mengklaim lahan tersebut sebagai kawasan hutan.
“Saya tunjukkan ke Pak Raja Juli, mana ada hutan di sana? Kenapa tanah-tanah pertanian produktif yang dikerjakan kaum tani itu tidak kunjung dibebaskan dari klaim Perhutani?” tegasnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut telah menyulitkan petani maupun pemerintah daerah. Salah satu dampaknya adalah infrastruktur jalan tidak bisa dibangun karena status lahan masih dianggap kawasan hutan. Akibatnya, akses petani untuk mengangkut hasil panen terhambat.
“Program-program untuk petani tidak bisa masuk karena selalu alasannya ini masih klaim Perhutani, masih PTPN, masih kawasan hutan, atau masih di dalam HGU,” lanjut Dewi.
Menanggapi kritik tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku telah meninjau langsung lahan konflik di Cilacap.
Ia menyatakan pemerintah sebenarnya telah berusaha melepaskan lahan pertanian itu dari kawasan hutan, tetapi prosesnya masih menemui jalan buntu.
“Karena memang ada macet di Perhutani. Jadi kehutanan Perhutani ini menjadi satu kunci penting,” kata Raja Juli di hadapan peserta audiensi.
Konflik lahan antara petani dan perusahaan negara seperti Perhutani memang menjadi salah satu masalah agraria yang terus berulang.
Dewi menegaskan penyelesaiannya membutuhkan komitmen politik serius dari pemerintah agar lahan yang dikelola rakyat tidak terus-menerus dikekang oleh status hukum yang tumpang tindih.
