Jakarta, Indeks News – Proses distribusi Bantuan dan pemulihan pascabanjir di Sumatera telah memasuki minggu kedua. DPR memperkirakan kerugian akibat bencana tersebut dapat mencapai lebih dari Rp200 triliun.
Namun, selain kerugian material, Pakar Sosiologi Pedesaan IPB University, Dr. Ivanovich Agusta, menyoroti potensi dampak sosial serius yang berisiko muncul setelah bencana.
Menurut Ivanovich, terdapat potensi konflik sosial dan kecemburuan di tengah masyarakat, terutama akibat distribusi bantuan yang tidak merata. Masalah tersebut dapat dipicu oleh data penerima manfaat yang tidak jelas, minimnya transparansi, serta penyaluran bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran.
“Dalam situasi bencana, kelelahan psikologis membuat masyarakat lebih sensitif. Bahkan ketidaksetaraan kecil pun dapat memicu kecemburuan sosial,” kata Ivanovich, dikutip dari laman IPB University.
Ia menjelaskan, keterlibatan pemimpin lokal dalam penyaluran bantuan juga berpotensi dipersepsikan negatif apabila masyarakat mencurigai adanya praktik favoritisme terhadap kelompok tertentu.
Ivanovich menegaskan, meskipun bencana kerap menumbuhkan solidaritas pada fase awal, kohesi sosial dapat melemah jika proses pemulihan tidak dikelola secara adil dan transparan.
“Kerja sama timbal balik biasanya sangat kuat di awal, saat warga saling membantu. Namun dalam jangka menengah, kelelahan kolektif dan ketidakpastian pemulihan dapat mengikis solidaritas,” ujarnya.
Ia juga menyoroti gangguan terhadap sistem sosial masyarakat pedesaan akibat bencana. Hilangnya ruang-ruang komunal seperti balai desa, tempat ibadah, pasar, dan akses jalan menyebabkan terputusnya ritme kehidupan sosial.
“Ketika ruang-ruang ini hilang, interaksi melemah, komunikasi terganggu, dan solidaritas sosial diuji,” jelasnya.
Selain itu, bencana turut memicu tekanan psikososial berupa rasa takut, trauma, dan ketidakpastian masa depan. Kondisi ini berdampak pada menurunnya motivasi kerja serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial.
Ivanovich menambahkan, kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat ditentukan oleh kecepatan, ketepatan, dan transparansi dalam merespons bencana.
“Jika bantuan diberikan dengan cepat dan adil, kepercayaan akan menguat. Namun jika lambat dan tidak jelas, frustrasi serta apatisme masyarakat akan meningkat,” katanya.
Ia menekankan, pemulihan pascabencana harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari penguatan dukungan psikososial, pengaktifan kembali lembaga sosial, transparansi pendataan, pemulihan mata pencaharian, hingga penguatan tata kelola desa dan mitigasi bencana berbasis masyarakat.
