Bakal calon presiden (capres) dari PDIP, Ganjar Pranowo akhirnya tidak mendapatkan dukungan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam menghadapi Pilpres 2024 mendatang.
Keputusan pembatalan dukungan PSI terhadap Ganjar Pranowo diambil dari hasil Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023) malam.
Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Nathalie menanyakan kepada kader PSI yang hadir, ke mana arah dukungan mereka di Pilpres 2024? Ia turut bertanya apakah PSI harus tetap komitmen pada keputusan Rembuk Rakyat atau tidak.
Adapun keputusan Rembuk Rakyat diambil PSI pada Oktober 2022 lalu. Saat itu, PSI mendeklarasikan pasangan Ganjar Pranowo-Yenny Wahid.
“Banyak yang bertanya, arah PSI ini akan ke mana? Apakah kita akan kembali dengan opsi hasil Rembuk Rakyat? Apakah kita akan semakin mesra dengan yang baru? Atau kita akan memilih opsi ketiga: tetap melajang alias jomblo? Kalian pilih yang mana?” tanya Grace dalam sambutannya.
Para kader PSI tampak menjawab “jomblo” ketika ditanyai oleh Grace. Grace lantas menanyakan kesiapan PSI jika memang betul PSI harus menjomblo di Pilpres 2024.
Kemudian, Grace akhirnya menyampaikan hasil muswayarah dengan 38 DPW PSI.
Dalam musyawarah tersebut, 38 DPW PSI se-Indonesia berbicara mengenai arah dukungan capres dan calon wakil presiden (cawapres) pilihan PSI.
Grace menyatakan PSI akan kembali menyerap aspirasi rakyat terkait capres-cawapres pilihan mereka.
“Pertama, meminta kepada DPP PSI untuk kembali menyerap aspirasi dan keinginan rakyat terkait bacapres yang memiliki komitmen kerakyatan dan melanjutkan visi misi pembangunan Pak Jokowi,” kata Grace.
“Kami meminta kepada DPP untuk ‘ojo kesusu’ dan terus mencermati dinamika politik yang berkembang, termasuk komitmen tegak lurus kepada Pak Jokowi agar dipegang teguh dalam keputusan yang menyangkut masa depan bangsa,” ujarnya lagi.
Kedua, PSI diminta untuk memutuskan capres dengan sangat mempertimbangkan faktor siapa cawapres yang akan mendampinginya.
Sebab, perlu dicermati bersama-sama semua dinamika politik yang ada, termasuk proses judicial review ke Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden yang sedang diajukan.
“Bila MK mengabulkan uji materi LBH PSI dan ada kandidat, anak muda berusia minimal 35 tahun yang memiliki kapasitas dan kapabilittas sebagai calon wakil presiden, maka selayaknya lah DPP PSI memberikan dukungan kepada kandidat calon wakil presiden tersebut,” katanya.
Ketiga, dalam musyawarah DPW PSI se-Indonesia, terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang layak didukung sebagai bakal capres 2024.
Dalam musyawarah, ada yang menginginkan Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto hingga tetap menjomblo saja.
“Keempat, adalah fakta tak terbantahkan bahwa sembilan tahun pemerintahan Jokowi sudah menempatkan Indonesia di rel yang benar menjadi negara yang dihormati dalam pergaulan internasional. Maka kami menegaskan kembali bahwa kriteria utama dalam memilih capres dan cawapres adalah figur yang benar-benar bisa melanjutkan semua yang sudah dibangun dan dikerjakan oleh Presiden Jokowi,” ujar Grace.
“Indonesia tidak boleh mundur ke belakang karena salah dalam memilih Presiden. Tidak ada pilihan lain selain maju bersama capres dan cawapres yang berkomitmen melanjutkan program Presiden Jokowi. Jokowisme dalam nilai dan tindakan,” katanya lagi.
Dengan demikian, Grace mengatakan, PSI menyatakan bahwa keputusan akhir mengenai dukungan kepada bakal capres 2024 dikembalikan kepada Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat PSI.
