Jayapura, Indeks News— Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Dalam arahannya kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Fakhiri memperingatkan agar tidak ada pejabat atau ASN yang bertindak layaknya “raja kecil” di daerah.
“Jangan bikin raja-raja kecil di bawah. Saya tahu ada banyak laporan masyarakat soal perilaku ASN yang seperti itu. Semua harus melayani masyarakat tanpa kecuali,” tegas Fakhiri, Selasa (21/10/2025).
Fakhiri menekankan bahwa ASN adalah pelayan publik, bukan penguasa lokal, sehingga setiap tindakan harus berorientasi pada kepentingan rakyat.
Sebagai bentuk keterbukaan, Fakhiri bahkan meminta agar rumah jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) dapat diakses masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.
“Bu Sekda, nanti rumah jabatan juga atur waktu dua jam setiap hari untuk saya bisa melayani masyarakat. Jadi kalau urusan di kantor belum selesai, masyarakat bisa datang ke rumah,” ujarnya.
Langkah ini, menurutnya, menjadi bagian dari pelayanan publik yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan rakyat Papua.
Dalam kesempatan itu, Fakhiri menyoroti besarnya beban anggaran daerah yang disebabkan oleh banyaknya ASN tidak produktif. Ia menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh dan penataan ulang kepegawaian secara bertahap.
“Beban anggaran provinsi terlalu banyak karena ada ASN yang seharusnya dipindahkan, tetapi tidak mau. Mereka nyaman di Papua. Ke depan, secara bertahap akan kita geser ke provinsi lain atau kementerian/lembaga,” tegasnya.
Selain itu, ia memperingatkan agar ASN tidak rangkap jabatan atau menerima gaji dari dua instansi berbeda. Ia memerintahkan Badan Kepegawaian Papua segera melakukan pengecekan dan melaporkan hasilnya.
Fakhiri juga menyoroti kondisi fiskal daerah di tengah ketidakpastian ekonomi nasional dan global. Ia mendorong seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan menghentikan praktik penyalahgunaan anggaran.
“Kita tidak dalam keadaan baik-baik saja, baik secara nasional maupun internasional. Karena itu, mari kita kelola potensi daerah dengan baik agar PAD meningkat. Penghematan bukan berarti berhenti bekerja, tetapi bekerja lebih efektif,” jelasnya.
Gubernur juga mengeluarkan peringatan keras kepada ASN yang masih melakukan praktik koruptif, sekecil apa pun bentuknya.
“Yang suka ambil sedikit-sedikit, kamu stop! Hari ini saya masih memberi pengampunan, tapi setelah ini, kalau masih terjadi, akan berhadapan dengan hukum,” tegas Fakhiri.
