Blitar, Indeks News – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi polemik soal utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).
Hasto menyinggung kembali urgensi proyek tersebut dan mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sejak awal sempat mempertanyakan manfaatnya bagi rakyat.
“Ya, kemarin kami laporkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri, dan saya menjadi saksi bagaimana beliau berulang kali bertanya: apakah rakyat benar-benar memerlukan kereta api cepat itu?” ujar Hasto usai berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).
Menurut Hasto, kebutuhan mendesak masyarakat seharusnya difokuskan pada sektor yang langsung menyentuh kehidupan rakyat, seperti pendidikan, pertanian, dan riset nasional.
“Bukankah kebutuhan rakyat untuk pendidikan, bendungan bagi petani, hingga ketersediaan pupuk pada masa tanam jauh lebih penting? Termasuk riset untuk membangun daya saing bangsa. Apalagi waktu itu ada perubahan kebijakan, dari yang awalnya tanpa jaminan negara, kemudian berubah menjadi ada jaminan negara,” tegasnya.
Hasto juga mengungkapkan bahwa Megawati sebelumnya mengusulkan pembangunan jalur ganda (double track) ketimbang proyek kereta cepat.
Menurutnya, pengembangan transportasi publik di berbagai wilayah, termasuk Sumatera, akan lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.
“Ibu Mega dulu mengusulkan, daripada membangun kereta cepat, lebih baik membangun double track kereta api. Itu akan memperkuat konektivitas antarwilayah, apalagi di Sumatera yang membutuhkan terobosan transportasi publik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hasto menyebut PDIP telah tiga kali memberikan masukan kepada pemerintah terkait paradigma pembangunan transportasi publik yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Ia juga menyinggung risiko geologis di kawasan Bandung dan dampak proyek terhadap lingkungan sekitar.
“Paradigma transportasi publik untuk kepentingan rakyat seharusnya lebih dikedepankan. Tapi ketika Presiden Jokowi memutuskan untuk melanjutkan proyek itu, tentu itu menjadi keputusan presiden. Kami sebagai partai politik sudah memberikan masukan hingga tiga kali,” kata Hasto.
Ia menambahkan, pembangunan nasional idealnya berorientasi pada sektor yang benar-benar mengangkat kesejahteraan rakyat.
“Perlu perhatian terhadap aspek geologis Bandung, juga kawasan perkebunan di Walini. Kepala daerah seharusnya membuat program yang sesuai kebutuhan rakyat dan mengangkat martabat ekonomi kerakyatan. Itulah yang seharusnya jadi prioritas,” pungkasnya.
