Indeks News – Di antara riuh janji dan kenyataan pahit, masyarakat Indonesia masih menunggu satu hal yang dijanjikan: kesempatan untuk bekerja di negeri sendiri. Janji pemerintah menghadirkan 19 juta lapangan kerja, yang pernah disampaikan dengan penuh optimisme, kini kerap dipertanyakan publik.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel, menegaskan bahwa target tersebut sesungguhnya bisa dicapai. Namun, ia tak menutup mata bahwa kondisi global yang penuh gejolak menjadi hambatan besar.
“Kalau kondisinya stabil, jangan 19 juta, 20 juta juga bisa tercapai,” ujar Noel di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (14/8/2025).
Badai Global yang Mengguncang
Noel menggambarkan situasi ekonomi global saat ini sebagai “hancur-hancuran”. Ketidakpastian politik internasional membuat prediksi ekonomi semakin sulit. “Kan nggak ada yang tahu siapa Presiden Amerika sekarang. Semua gambling,” ujarnya, menggambarkan bagaimana dunia kini berada dalam situasi yang tak menentu.
Meski demikian, pemerintah disebut terus mendorong penciptaan lapangan kerja melalui proyek-proyek investasi. Noel juga mengungkapkan bahwa pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 menjadi langkah penting untuk menyelamatkan industri, khususnya tekstil, dari tekanan berat.
“Kawan-kawan pemain tekstil sudah cukup nyaman dengan dicabutnya aturan itu. Kita lihat prosesnya, karena bangsa ini nggak bisa instan,” katanya.
Janji dan Kenyataan yang Berjarak
Namun, di tengah upaya membangun lapangan kerja dalam negeri, pernyataan lain dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, memantik kontroversi. Dalam acara peresmian Migrant Center di Universitas Diponegoro, Semarang, Karding justru mendorong masyarakat mencari kerja di luar negeri.
Saat ditanya oleh seorang mahasiswa mengapa pemerintah tidak fokus menciptakan solusi di dalam negeri, Karding menjawab bahwa itu bukan kewenangannya. Ia bahkan menyebut angka pengangguran nasional telah mencapai 70 juta orang—angka yang memicu rasa kaget sekaligus kecewa di masyarakat.
Padahal, pada 21 Januari 2024, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjanji akan menciptakan 19 juta lapangan kerja. Janji itu mencakup berbagai sektor: hilirisasi, pemerataan pembangunan, energi hijau, ekonomi kreatif, hingga penguatan UMKM.
Rakyat yang Menunggu di Pintu Harapan
Bagi rakyat, kebutuhan mereka sederhana. Mereka tidak menuntut gaji pejabat atau fasilitas mewah. Yang mereka inginkan hanyalah kesempatan bekerja layak di tanah sendiri, tanpa harus meninggalkan keluarga demi mencari penghidupan di negeri orang.
Namun, jika setiap krisis pengangguran hanya dijawab dengan ajakan untuk pergi ke luar negeri, rasa kecewa akan semakin menumpuk. Sebab, dalam benak banyak orang, yang seharusnya “pergi” adalah para pengambil kebijakan yang gagal menyediakan lapangan kerja, bukan rakyat yang ingin bertahan hidup di rumahnya sendiri.
Di tengah badai ekonomi, janji 19 juta lapangan kerja itu kini ibarat cahaya di ujung lorong gelap—terlihat, namun belum dapat digapai. Harapan masih ada, tetapi waktu terus berjalan, dan perut rakyat tak bisa menunggu terlalu lama.
