Jakarta, Indeks News – Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI di Jakarta digeruduk massa dari Barisan Solidaritas Masyarakat Lingkar Tambang Konawe Utara (Basmalaku), Rabu, 10 Desember 2025. Aksi tersebut menyoroti ketimpangan tata kelola pertambangan mineral di Konawe Utara yang dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.
“Selama puluhan tahun Konawe Utara menjadi penyumbang signifikan bagi rantai pasok nikel nasional. Namun indikator pembangunan ekonomi masyarakat di wilayah lingkar tambang tidak mengalami perubahan,” kata juru bicara Basmalaku, Uksal Tepamba.
Uksal menilai terjadi kesenjangan struktural antara besarnya aktivitas ekstraktif dengan tingkat kemajuan sosial-ekonomi masyarakat. Ia menyebut hilangnya keseimbangan tersebut menunjukkan model pengelolaan sumber daya mineral yang lebih berorientasi pada komoditas, bukan pembangunan berkelanjutan.
“Ini indikasi bahwa kebijakan pertambangan telah gagal mentransformasikan kekayaan alam menjadi kesejahteraan yang terdistribusi secara adil,” ujarnya.
Selain berunjuk rasa di kantor Kementerian ESDM, massa Basmalaku juga menggelar aksi di kantor PT Antam Tbk Jakarta. Mereka menyoroti minimnya keterlibatan masyarakat, kontraktor lokal, dan tenaga kerja lokal dalam kegiatan usaha pertambangan di Konawe Utara.
Basmalaku juga menyoroti lemahnya pengawasan Kementerian ESDM terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan tambang, baik dalam aspek sosial, lingkungan maupun ekonomi. Dari 35 IUP di Konawe Utara yang telah memperoleh persetujuan RKAB 2025, disebutkan tidak satu pun yang mematuhi Pasal 124 UU Minerba terkait prioritas pemberdayaan kontraktor lokal.
Kritik lainnya mengarah pada rendahnya transparansi pemilik IUP dalam tata kelola usaha pertambangan di daerah tersebut.
Atas berbagai permasalahan itu, massa mendesak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar mendorong kepatuhan seluruh pemilik IUP untuk menjalankan komitmen partisipasi terhadap kontraktor lokal demi membangun ekonomi masyarakat.
Mereka juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap seluruh IUP di Konawe Utara, termasuk peninjauan efektivitas CSR, AMDAL, serta pemenuhan komitmen sosial perusahaan.
“Kami mendorong Menteri ESDM mengambil langkah korektif dan memastikan pengelolaan pertambangan memberikan manfaat nyata, terukur, dan berkeadilan,” tegas koordinator umum aksi, Ikram Pelesa.
