Jakarta, Indeks News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan monitoring terhadap dugaan kebocoran anggaran haji yang nilainya ditaksir mencapai Rp5 triliun setiap tahun. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan agar dana penyelenggaraan haji lebih efisien dan akuntabel.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut Direktorat Monitoring KPK sudah melakukan kajian terkait potensi kebocoran anggaran haji.
“Masalah haji ini sudah ada kajiannya. Informasi yang diberikan terkait dugaan kebocoran sekitar Rp5 triliun tiap tahun bisa dimonitoring oleh Direktorat Monitoring untuk dilakukan evaluasi,” ujar Asep, Kamis (2/10/2025).
Asep menjelaskan, monitoring akan menyasar titik-titik rawan kebocoran. Hasil evaluasi nantinya diserahkan kepada Kementerian Haji untuk dijadikan dasar perbaikan penyelenggaraan haji tahun berikutnya.
“Sehingga dalam pelaksanaan haji tahun 2026 dan seterusnya, kebocoran itu bisa diantisipasi dengan SOP baru. Jika ada indikasi fraud oleh oknum atau kelompok tertentu, maka langkah penindakan bisa diambil,” jelas Asep.
Ia menambahkan, apabila monitoring menemukan tindak pidana korupsi, kasus tersebut akan langsung ditindaklanjuti oleh Deputi Penindakan KPK.
Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, memperkirakan potensi kebocoran anggaran haji mencapai 20–30 persen dari total Rp17 triliun.
Dahnil menjelaskan, dana sebesar Rp17 triliun untuk memberangkatkan 203 ribu jamaah terbagi dalam 10 proses pengadaan utama. Pos terbesar berasal dari transportasi udara, layanan syarikah, katering, dan akomodasi jamaah di Arab Saudi.
“Kalau kebocoran 20 sampai 30 persen, berarti hampir Rp5 triliun per tahun. Itu yang kami tekan semaksimal mungkin, kalau bisa nol kebocoran,” kata Dahnil.
Dengan adanya pengawasan ketat KPK dan regulasi baru yang sedang disusun, pemerintah berharap efisiensi anggaran haji bisa tercapai. Langkah ini diharapkan bukan hanya menutup peluang kebocoran, tetapi juga memastikan pelayanan jamaah haji lebih baik.
