Indeks News – Lonjakan kasus HIV/AIDS di Kota Padang menjadi sorotan tajam publik dan kalangan legislatif. Berdasarkan data resmi Dinas Kesehatan Kota Padang, hingga November 2025 tercatat 192 kasus baru, membuat total penderita HIV/AIDS mencapai 2.026 orang angka tertinggi dalam satu dekade terakhir.
Dari jumlah tersebut, 173 kasus dialami oleh laki-laki, sementara 19 kasus perempuan. Tren ini memperlihatkan bahwa penularan melalui perilaku seksual berisiko antar sesama jenis pria masih mendominasi pola penyebaran.
Namun di tengah peningkatan ini, banyak pihak menilai kinerja Pemerintah Kota Padang belum menunjukkan langkah luar biasa untuk menekan laju penularan penyakit yang sudah menjadi ancaman sosial tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang, Erismiarti, menegaskan bahwa kasus HIV/AIDS kini sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan memerlukan intervensi lintas sektor.
Ia menilai Pemko Padang terlalu lambat dan masih bekerja secara parsial, bukan sistemik.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Kesehatan. Ini harus jadi gerakan bersama. Pemerintah, lembaga pendidikan, Dinas Sosial, hingga tokoh masyarakat mesti turun tangan,” ujarnya kepada media, Rabu (12/11/2025).
Menurut Erismiarti, Pemko Padang seharusnya sudah memiliki peta jalan (roadmap) pencegahan HIV/AIDS yang jelas dan terukur.
Ia juga menyoroti minimnya edukasi publik dan kurangnya kampanye preventif berbasis adat dan agama, padahal nilai-nilai tersebut bisa menjadi benteng moral yang kuat.
“Adat dan agama adalah benteng sosial masyarakat Minang. Tapi tanpa strategi komunikasi yang baik, pesan moral tidak sampai. Pemerintah harus berani mengintegrasikan nilai lokal dalam program kesehatan,” tambahnya.
Kinerja Dinas Kesehatan Masih Tersandera Birokrasi
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Padang, dr. Dessy M. Siddik, membenarkan peningkatan kasus tersebut.
Menurutnya, pihaknya sudah melakukan berbagai langkah pencegahan seperti penyuluhan, pemeriksaan rutin, serta kampanye perilaku hidup sehat.
Namun, ia juga mengakui bahwa perubahan perilaku masyarakat menjadi tantangan besar.
“Sebagian besar penderita adalah laki-laki dengan perilaku berisiko tinggi. Perubahan pola pikir dan perilaku masih sulit dilakukan, apalagi jika stigma masih kuat di masyarakat,” ujarnya.
Sejumlah kalangan menilai, Dinas Kesehatan belum maksimal membangun kolaborasi lintas instansi dan komunitas akar rumput.
Program yang dijalankan cenderung seremonial dan tidak menyentuh kelompok kunci seperti remaja, pekerja seks, komunitas LGBT, dan pengguna narkoba suntik.
Selain itu, tidak ada laporan transparan mengenai alokasi anggaran pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS, yang membuat publik sulit menilai efektivitas kebijakan Pemko.
Minimnya Sinergi, Lemahnya Koordinasi
Sosiolog Universitas Negeri Padang, Dr. Erianjoni, menilai persoalan HIV/AIDS di Padang mencerminkan lemahnya koordinasi antarinstansi dan tidak adanya strategi komprehensif. Ia menyebut Pemko terjebak dalam pola kerja sektoral dan reaktif.
“Pemko Padang masih bekerja dalam pola klasik: kasus naik, lalu rapat. Padahal penanganan HIV/AIDS menuntut sinergi lintas bidang kesehatan, sosial, pendidikan, bahkan budaya,” tegasnya.
Menurut Erianjoni, salah satu akar masalah adalah kurangnya edukasi seks dan kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah, serta tidak adanya platform komunikasi yang melibatkan masyarakat adat, ulama, dan komunitas muda.
“Kalau bicara HIV/AIDS di Padang, ini bukan sekadar soal medis, tapi sosial dan budaya. Nilai adat seperti budi, malu, dan sopan santun bisa dijadikan basis pencegahan. Sayangnya, itu belum dimanfaatkan dengan baik oleh Pemko,” tambahnya.
Peran Dubalang dan Tokoh Adat Terlupakan
Erianjoni juga menyoroti bahwa Dubalang Kota aparat adat yang bertugas menjaga keamanan sosial di tingkat nagari belum dioptimalkan oleh Pemko Padang.
Padahal, menurutnya, Dubalang bisa menjadi “mata dan telinga sosial” dalam mengawasi perilaku masyarakat, termasuk potensi perilaku berisiko.
“Dubalang bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban moral di nagari. Kalau peran ini dihidupkan, masyarakat bisa lebih sadar dan saling mengingatkan tanpa harus represif,” ujarnya.
Ia menilai, Pemerintah Kota Padang terlalu bergantung pada pendekatan medis, padahal pendekatan sosial dan adat jauh lebih efektif untuk jangka panjang.
Alarm bagi Generasi Muda
Lonjakan kasus HIV/AIDS ini juga menjadi peringatan keras bagi generasi muda. Banyak kasus baru ditemukan pada kelompok usia produktif, bahkan remaja dan pelajar.
Fenomena ini menandakan bahwa edukasi seksual dan reproduksi di sekolah masih tabu dan belum mendapat perhatian serius dari Dinas Pendidikan.
“Jika anak muda tidak diberi pengetahuan yang benar, mereka akan mencari sendiri dari sumber yang salah. Inilah celah penyebaran HIV yang tak terlihat,” tutur Erismiarti.
Kebutuhan Akan Langkah Nyata
Para pengamat menilai, sudah saatnya Pemko Padang membentuk satuan tugas terpadu (task force) yang beranggotakan dinas teknis, tokoh agama, dan komunitas adat untuk menekan laju penyebaran HIV/AIDS.
Selain itu, program rehabilitasi sosial, dukungan psikologis bagi ODHA, serta pemeriksaan sukarela di puskesmas perlu diperkuat dan dipublikasikan secara transparan.
“Pemerintah tidak boleh hanya menghukum perilaku, tapi juga harus menyelamatkan manusia di baliknya,” tegas Erianjoni.
