Pernyataan Anwar Usman yang mengaku difitnah hingga dicopot dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat tanggapan dari Politisi PDIP, Masinton Pasaribu.
Masinton Pasaribu, menanggapi pernyataan Anwar Usman yang diberhentikan lewat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait perkara uji materi batas usia capres-cawapres karena adanya bekingan.
Masinton menilai apa yang dilakukan Anwar Usman karena memiliki bekingan sehingga dirinya memberikan perlawanan dan merasa dizolimi.
“Saya menduga dia berani begitu bekingannya pusat,” ujar Masinton, Kamis (9/11/2023)
Istilah tersebut setelah merujuk sebuah kaus yang viral dalam bahasa Jawa, dekengane pusat, yang apabila diartikan ke bahasa Indonesia adalah bekingan pusat.
“Kan ada kaus yang viral itu tuh yang orangnya bekingannya pusat. Jadi dia berani melawan begitu karena dia sedang pakai kaus itu, bekingannya pusat, di tiktok ada tuh,” ujarnya.
Masinton Pasaribu mengaku bahwa tak pernah ada hakim konstitusi yang setelah diputuskan bersalah, justru malah melakukan perlawanan.
“Enggak ada, karena hakim yang lain menggunakan hati kalau dia digugat secara etik ya dia diterima, ini tapi dia melawan, bekingannya pusat,” ujar Masinton.
Masinton menyebut, situasi saat ini memang sedang tidak baik-baik saja.
“Kalau begini, maka awasi pemilunya. Ini sejak awal ada proses yang cacat ya, iya dong, kita katakan cacat, ada proses yang cacat. Menjadi kontestan, tapi memang berlangsungnya pemilu ini bakal begitu saja? Jujur adil sesuai dengan harapan kita semua tadi? Makanya kita harus awasi,” pungkasnya.
Anwar Usman selaku Ketua MK dilaporkan oleh beberapa pihak karena diduga punya konflik kepentingan dengan mengabulkan uji materi Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tentang batas usia minimal capres-cawapres.
Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dikeluarkan Anwar Usman dkk mengatur, batas usia capres-cawapres dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Putusan itu sekaligus memuluskan langkah putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping capres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Majelis Kehormatan Mahakmah Konstitusi (MKMK) yang menyidangkan laporan masyarakat ini lantas memutuskan, Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik hakim konstitusi hakim. Di antaranya karena tetap menangani dan memutus perkara MK nomor 90 meski ada konflik kepentingan mengingat Anwar Usman adalah adik ipar Jokowi atau paman dari Gibran.
Lantas, MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK dan larangan ikut dalam pencalonan pimpinan MK hingga masa keanggotaannya di MK berakhir.
Menanggapi putusan MKMK itu, Anwar Usman merasa dirinya telah difitnah.
“Fitnah yang dialamatkan kepada saya, terkait penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, adalah fitnah yang amat keji, dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum,” kata Anwar dalam konferensi pers di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Anwar pun menegaskan dirinya tidak mungkin mengorbankan karir yang telah ia rajut selama 40 tahun sebagai hakim baik di Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, hanya demi meloloskan pasangan calon tertentu.
Apalagi putusan tersebut diputus secara kolektif kolegial oleh 9 orang hakim konstitusi, bukan hanya dirinya semata sebagai Ketua MK.
Lagipula lanjutnya, penentuan sosok calon presiden atau wakil presiden sepenuhnya ditentukan oleh partai politik dan rakyat dalam hari pencoblosan nanti.
“Demikian pula dalam alam demokrasi seperti saat ini, rakyatlah yang akan menentukan, siapa calon pemimpin yang akan dipilihnya kelak, sebagai Presiden dan Wakil Presiden,” ujar Anwar.
