Mahkamah Konstitusi

Perpol 10/2025 Dipersoalkan, Siapa Sebenarnya Bisa Membatalkannya?

Jakarta, Indeks News – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menegaskan dipersoalkan penetapan atau pembatalan tidak sah terhadap Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Menurut Jimly, kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh tiga...

Kepolisian Duduki Jabatan Sipil, Benarkah Sah? Mahfud MD: Itu Keliru!

Jakarta, Indeks News – Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang pelaksanaan tugas anggota Polri di luar struktur organisasi menuai polemik. Regulasi ini dinilai bermasalah karena mengatur penempatan anggota Polisi pada 17 kementerian dan lembaga sipil. Mantan...

UU Tipikor Tetap Berlaku, MK Minta DPR dan Pemerintah Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Jakarta, Indeks News – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Meski demikian, MK meminta DPR dan pemerintah untuk mengkaji dan merumuskan ulang regulasi tersebut agar lebih jelas dan...

KAMI Soroti Wapres Gibran, Sebut Ada Krisis Etika dan Konstitusi

Jakarta, Indeks News – Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo, menilai pencalonan Gibran Rakabuming Raka hingga menjadi Wakil Presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto bukan merupakan kecelakaan hukum. Ia menyebut proses tersebut sebagai hasil dari pembengkokan konstitusi. Pernyataan itu...

Miliaran Habis, Kursi Tak Pasti: Penegakan Hukum Pemilu Dipertanyakan

Jakarta, Indeks News – Tingginya biaya politik dalam Pemilu Serentak 2024 dinilai dapat ditekan melalui optimalisasi penegakan hukum pemilu. Pandangan tersebut disampaikan Founder Citra Institute, Yusak Farchan, yang menilai lemahnya pengawasan dan penindakan menjadi pemicu utama mahalnya ongkos politik. “Soal...

Putusan Etik MKMK Jadi Sorotan, Denny Indrayana Ingatkan Risiko Inkonsistensi Hukum

Jakarta, Indeks News – Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait Hakim Konstitusi Arsul Sani dinilai memiliki konsekuensi hukum yang tidak dapat diabaikan dalam proses hukum lainnya. Hal itu disampaikan Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, menanggapi putusan MKMK...

Hormati Putusan MK, Kapolri Pastikan Perpol 10/2025 Sudah Dikonsultasikan

Jakarta, Indeks News – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 diterbitkan sebagai bentuk kepatuhan dan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Kapolri memastikan sebelum Perpol tersebut diterbitkan, Polri telah...

Polemik Perpol 10/2025, MK Diminta Tetap Netral dan Jaga Independensi

Jakarta, Indeks News – Dorongan agar Mahkamah Konstitusi (MK) ikut memberikan klarifikasi terkait polemik Peraturan Kepolisian Negara (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 dinilai keliru dan berbahaya bagi sistem ketatanegaraan. Pendapat tersebut disampaikan R. Haidar Alwi, Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI)...

Pengangkatan Suhartoyo Dipersoalkan, Pakar Hukum: MKMK Menyesatkan Publik!

JAKARTA, Indeks News -  Pernyataan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait tidak ditemukannya pelanggaran dalam pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menuai kritik. Pakar hukum tata negara, Muhammad Rullyandi, menilai pernyataan tersebut berpotensi menyesatkan publik. Dalam keterangan tertulisnya pada, 12...

Hakim MK Sentil Pati TNI: Pernyataan soal Bencana Dinilai Menyakitkan Warga Sumatera

Indeks News - Hakim Konstitusi Saldi Isra menyinggung keras sikap perwira tinggi (pati) TNI aktif yang terlibat dalam penanganan banjir bandang dan longsor di Sumatera. Kritik itu disampaikan dalam sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang...

Fitnah Ijazah Palsu Menggempur, Arsul Sani Tetap Tenang dan Tidak Balik Menyerang

Jakarta, Indeks News – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani menegaskan dirinya tetap menjalani aktivitas seperti biasa setelah menunjukkan ijazah doktoral yang sempat dipersoalkan publik. Ia menolak mencari siapa pihak yang dituding menyebarkan isu ijazah palsu tersebut. “Saya tidak ada...

KPK Pastikan Kajian Mendalam Soal Putusan MK, Penempatan Polisi Kini Dipertimbangkan Ulang

Jakarta, Indeks News - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan sedang mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penempatan anggota Polri di luar lembaga kepolisian. Kajian dilakukan untuk menyesuaikan regulasi internal KPK dengan ketentuan baru yang ditetapkan MK. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan...

Klarifikasi Terstruktur Arsul Sani Menjadi Pembanding Sengketa Ijazah Jokowi di Komisi Informasi

Jakarta, Indeks News — Sidang sengketa informasi terkait ijazah Presiden Joko Widodo di Komisi Informasi Pusat (KIP) dan klarifikasi terbuka Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani pada Senin, 17 November 2025, menjadi sorotan publik. Dua peristiwa yang terjadi...

Putusan PTUN Guncang Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo Diminta Mundur dari Kursi Ketua

Jakarta, Indeks News - Sekelompok massa dari Koalisi Aksi Pembela Keadilan (KaPK) menggelar aksi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat (18/11/2025). Mereka menuntut Hakim Konstitusi Suhartoyo mematuhi Putusan PTUN Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT, yang...

Klarifikasi Elegan Arsul Sani Menuai Pujian, Kasus Jokowi Disorot

Jakarta, Indeks News - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani akhirnya buka suara soal tuduhan memiliki ijazah doktoral palsu. Dalam klarifikasi lengkapnya, Arsul memaparkan kronologi perjalanan akademiknya dari awal hingga akhir, termasuk proses panjang selama 11 tahun sebelum meraih...

Langkah Cepat Kapolri! Tim Pokja Dibentuk untuk Tuntaskan Polemik Polisi di Jabatan Sipil

Jakarta, Indeks News - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim kelompok kerja (Pokja) untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil. Pembentukan tim ini diputuskan dalam rapat internal yang digelar untuk merumuskan...

Drama RKUHAP Memanas: Habiburokhman Bongkar Alasan Polri Tetap Jadi Penyidik Utama

Jakarta, Indeks News - Kedudukan Polri sebagai penyidik utama dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dipastikan tetap dipertahankan. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, membantah tegas kabar bahwa ketentuan tersebut bakal dihapus dari draf RKUHAP. “Tidak benar pasal...

Iwakum: Keterangan AJI di MK Penuh Kontradiksi, Wartawan Masih Rentan Kriminalisasi!

Jakarta, Indeks News — Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) menilai keterangan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam sidang uji materi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers di Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan kontradiksi. AJI menolak permohonan Iwakum, namun di sisi...

MK Putuskan Jaksa Nakal Bisa Langsung Ditangkap Tanpa Izin Jaksa Agung

JAKARTA, Indeks News - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa penegak hukum kini bisa langsung menangkap jaksa yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana tanpa harus menunggu izin dari Jaksa Agung. Putusan ini tertuang dalam putusan MK Nomor 15/PUU-XXIII/2025, yang dibacakan dalam...

Kabar Gembira dari MK! Masyarakat Adat Kini Boleh Berkebun di Hutan Tanpa Takut Kena Sanksi?

JAKARTA, Indeks News— Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa masyarakat adat diperbolehkan membuka lahan perkebunan di kawasan hutan tanpa izin dari pemerintah pusat, selama kegiatan itu tidak bersifat komersial. Putusan ini dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno di Gedung...

Latest News

“Badut Gendong” Rilis Trailer: Teror Paling Sadis di Semesta Qodrat Akhirnya Muncul, Bikin Merinding Sejak Detik Pertama

Badut Gendong langsung jadi perbincangan panas setelah MAGMA Entertainment merilis official trailer dan poster film horor-aksi terbarunya. Bukan cuma menyeramkan,...