Morowali, Sulawesi Tengah, Indeks News – Kunjungan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ke kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) pada 19–20 November 2025 mengungkap fakta mengejutkan: bandara di dalam kawasan seluas 4.000 hektare tersebut disebut beroperasi tanpa pengawasan aparat negara seperti bea cukai dan imigrasi sejak era pemerintahan Joko Widodo (2019).
Menurut peneliti Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) Edna Caroline, pengaturan yang tertutup itu dapat membuka celah bagi pengeluaran orang dan barang secara leluasa, yang berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi dan keamanan negara.
“Saya baru tahu bahwa di IMIP terdapat bandara yang tidak ada otoritas Indonesia di situ tidak ada bea cukai dan imigrasi. Orang dan barang bisa keluar-masuk tanpa diawasi,” ungkap Edna.
Menhan Sjafrie menegaskan prinsip: “Tidak boleh ada negara di dalam negara.” Pernyataan itu menegaskan tindakan pemerintah diperlukan untuk menjaga kekayaan alam dan pengelolaan strategis.
“Negara hadir, negara menertibkan, dan negara memastikan setiap jengkal kekayaan alam kembali untuk rakyat Indonesia,” tegas Sjafrie.
Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan dan kementerian terkait dijanjikan akan mengambil langkah tegas terhadap praktik pengelolaan kawasan strategis yang tidak diawasi dengan baik. Latihan gabungan TNI yang digelar di Morowali dan Bangka Belitung menunjukkan intensi penegakan hukum terhadap tambang ilegal.
