Indeks News – Sebuah mobil berlogo Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang seharusnya digunakan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, kedapatan digunakan mengangkut babi dan ayam di Kabupaten Nias Selatan (Nisel), Sumatera Utara.
Peristiwa sebuah mobil berlogo Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang viral di media sosial dan memantik reaksi keras dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Video berdurasi 30 detik yang beredar di media sosial pada Kamis (30/10/2025) memperlihatkan mobil berwarna putih dengan pelat nomor wilayah Sumut sedang melaju mundur.
Dalam rekaman itu, terlihat pintu belakang kendaraan dibuka oleh seorang pria, dan di bagian dalam tampak sejumlah ekor babi dan ayam hidup berada di ruang angkut mobil.
Teks dalam video tersebut menyebut bahwa mobil itu adalah armada SPPG yang disalahgunakan untuk mengangkut hewan ternak, padahal mobil tersebut seharusnya digunakan untuk mendistribusikan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah di daerah terpencil.
“Mobil SPPG dijadikan pengangkut babi dan ayam ternak, padahal fungsinya untuk mengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG),” demikian keterangan dalam video viral tersebut.
Konfirmasi BGN: Bukan Mitra Resmi
Kepala BGN Sumatera Utara, Agung Kurniawan, membenarkan bahwa kejadian tersebut memang terjadi di wilayah Nias Selatan pada Jumat (24/10/2025).
“Kejadiannya betul di Nias Selatan di hari Jumat, 24 Oktober,” kata Agung saat dikonfirmasi, Jumat (31/10/2025).
Namun, Agung menegaskan bahwa yayasan yang mengoperasikan mobil tersebut belum terdaftar sebagai mitra resmi BGN. Ia menyebut bahwa pihak yayasan masih dalam proses pengajuan izin untuk beroperasi dalam program Makan Bergizi Gratis.
“Ada miskonsepsi di situ. Mobil itu memang bertuliskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, tetapi status dapurnya belum beroperasional dan masih tahap pengajuan,” jelasnya.
BGN Minta Pertanggungjawaban: “Nama Instansi Kami Tercoreng”
Akibat peristiwa tersebut, BGN Sumut meminta pertanggungjawaban dari pihak yayasan yang menempelkan stiker resmi SPPG di kendaraan tersebut tanpa izin.
Agung menilai tindakan itu telah mencoreng nama baik instansi dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik.
“Kami sedang meminta pertanggungjawaban dari pihak terkait. Itu sudah mencoreng nama instansi, karena mereka belum diberikan izin untuk menggunakan nama SPPG atau BGN sebagai mitra,” tegas Agung.
Pihak BGN kini tengah melakukan penelusuran internal untuk memastikan sumber kepemilikan kendaraan dan asal-usul pemasangan atribut resmi instansi tersebut. Evaluasi juga dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di daerah lain.
“Kami akan memperketat verifikasi kemitraan dan penggunaan atribut BGN agar tidak disalahgunakan,” ujar Agung menambahkan.
