Indeks News – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum terkait insiden kericuhan yang mewarnai pelaksanaan Muktamar X PPP di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).
Menurut Ketua Umum PPP Mardiono, sejumlah kader mengalami luka akibat kontak fisik saat keributan terjadi. Mereka kini tengah menjalani perawatan di rumah sakit.
“Saya sangat menyayangkan keributan yang menimbulkan korban. Ada beberapa kader kami yang mengalami cedera di bagian kepala, bibir, dan lainnya. Tentu ini akan kami lanjutkan ke proses hukum,” ujarnya dalam konferensi pers seusai sidang muktamar.
Mardiono mengklaim telah mencium adanya tanda-tanda kericuhan sejak awal. Karena itu, pihaknya memutuskan mempercepat jalannya sidang muktamar dengan merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
“Berdasarkan Pasal 11 AD/ART, proses muktamar bisa dipercepat apabila dianggap dalam kondisi darurat. Mayoritas pemilik suara sepakat untuk mempercepat agenda demi penyelamatan situasi,” katanya.
Melalui percepatan tersebut, Mardiono akhirnya ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030.
Sebelumnya, suasana muktamar sempat memanas. Sejumlah kader terlibat saling dorong hingga aksi lempar kursi terjadi di dalam ruang sidang pleno.
Muktamar PPP Ricuh, Mardiono Tetap Dikukuhkan Jadi Ketua Umum Secara Aklamasi
Menurut Rommy, informasi tersebut tidak benar dan terlalu dini disampaikan ke publik. “Tidak betul Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono terpilih, apalagi secara aklamasi,” tegasnya dalam keterangan resmi pada Minggu (28/9/2025), dikutip dari Antara.
Rommy menjelaskan bahwa hingga pukul 22.30 WIB malam itu di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025), sidang Muktamar masih berlangsung dan belum memasuki tahap penetapan ketua umum.
Namun, pada saat proses masih berjalan, sudah beredar pemberitaan sekitar pukul 21.22 WIB yang menyebutkan bahwa Mardiono telah terpilih secara aklamasi.
“Berita itu palsu, klaim sepihak, tidak bertanggung jawab, dan merupakan upaya memecah belah Partai Persatuan Pembangunan,” ujarnya.
Ia menambahkan, situasi di arena Muktamar justru menunjukkan adanya penolakan terhadap kepemimpinan Mardiono. Bahkan, menurut Rommy, Mardiono sempat diteriaki gagal, diminta mundur, dan diserukan perlunya perubahan dalam tubuh PPP.
“Dengan demikian, tidak masuk akal apabila hawa penolakan yang begitu besar justru berujung pada terpilihnya Mardiono secara aklamasi,” imbuhnya.
