Indeks News – Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy atau Rommy, membantah keras klaim Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, yang menyatakan dirinya terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum dalam Muktamar ke-10 PPP.
Menurut Rommy, informasi tersebut tidak benar dan terlalu dini disampaikan ke publik.
“Tidak betul Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono terpilih, apalagi secara aklamasi,” tegasnya dalam keterangan resmi pada Minggu (28/9/2025), dikutip dari Antara.
Rommy menjelaskan bahwa hingga pukul 22.30 WIB malam itu di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025), sidang Muktamar masih berlangsung dan belum memasuki tahap penetapan ketua umum.
Namun, pada saat proses masih berjalan, sudah beredar pemberitaan sekitar pukul 21.22 WIB yang menyebutkan bahwa Mardiono telah terpilih secara aklamasi.
“Berita itu palsu, klaim sepihak, tidak bertanggung jawab, dan merupakan upaya memecah belah Partai Persatuan Pembangunan,” ujarnya.
Ia menambahkan, situasi di arena Muktamar justru menunjukkan adanya penolakan terhadap kepemimpinan Mardiono. Bahkan, menurut Rommy, Mardiono sempat diteriaki gagal, diminta mundur, dan diserukan perlunya perubahan dalam tubuh PPP.
“Dengan demikian, tidak masuk akal apabila hawa penolakan yang begitu besar justru berujung pada terpilihnya Mardiono secara aklamasi,” imbuhnya.
Sebelumnya, pada Sabtu malam (27/9/2025), Mardiono mengumumkan kepada media bahwa dirinya telah ditetapkan sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030 melalui keputusan aklamasi.
Ia beralasan bahwa langkah tersebut diambil demi menyelamatkan jalannya Muktamar yang disebutnya berada dalam situasi darurat.
Mardiono juga mengklaim bahwa sekitar 80 persen peserta Muktamar menyetujui opsi aklamasi agar proses pemilihan tidak berlarut-larut.
Namun, pernyataan itu kini dipertanyakan keabsahannya. Dengan adanya bantahan dari Romahurmuziy, dinamika internal PPP semakin menunjukkan adanya perpecahan di tingkat elite.
Publik kini menunggu kejelasan sikap resmi forum Muktamar, apakah akan mengukuhkan klaim aklamasi tersebut atau justru membuka kembali proses pemilihan secara reguler.
