Indeks News – Dalam beberapa hari terakhir, warga Kota Padang hidup dalam kecemasan akibat cuaca ekstrem yang berlangsung bertubi-tubi. Hujan lebat, banjir genangan, tanah amblas hingga pohon tumbang mengganggu aktivitas dan rasa aman masyarakat.
Namun di tengah situasi yang seharusnya menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah, publik justru disuguhi pemandangan kontras.
Para pemimpin Kota Padang terlihat lebih sering berada di panggung seremonial ketimbang hadir di lokasi bencana.
Pertanyaan pun muncul dari masyarakat: di mana Wali Kota Padang Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir saat warganya sedang berjuang menghadapi bencana?
Pemimpin Sibuk Seremonial Saat Warga Menguras Lumpur
Saat sejumlah kawasan diterjang banjir dan pergerakan tanah, agenda Pemerintah Kota Padang tetap berjalan normal. Dalam dua hari terakhir, Wali Kota dan Wakil Wali Kota tercatat menghadiri berbagai acara formal seperti: pelepasan peserta lomba, pembukaan event budaya, seminar kepemudaan, kegiatan olahraga.
Semua berlangsung ketika sebagian warga: menguras lumpur dari rumah, membersihkan puing pohon tumbang, menunggu bantuan darurat
Situasi inilah yang memicu kekecewaan. Bagi masyarakat, persoalannya bukan pada penting atau tidaknya acara seremonial tersebut, tetapi soal prioritas moral dan tanggung jawab kepemimpinan di saat bencana berlangsung.
“Pemimpin Harus Hadir, Bukan Sekadar Menginstruksikan”
Pengamat sosial Universitas Negeri Padang, Erian Joni, menilai bahwa keberadaan pemimpin di lokasi terdampak adalah simbol hadirnya negara.
Menurutnya, masyarakat ingin melihat pemimpinnya turun langsung, mendengar keluhan warga, dan memberikan arahan nyata di lapangan.
Instruksi melalui pejabat bawahan dinilai belum cukup, karena kehadiran fisik menjadi bukti kedekatan dan empati, sesuatu yang tidak bisa digantikan baliho atau pidato.
Rangkaian Bencana 22-24 November 2025
Dalam kurun waktu tersebut, Padang mengalami sejumlah kejadian serius: Angin kencang merusak rumah dan menumbangkan pohon di enam kecamatan.
Banjir genangan muncul di titik rawan seperti Gunung Pangilun dan Tabing Banda Gadang.
Tanah amblas terjadi di dua titik di Padang Selatan, merusak jalan dan teras rumah warga.
Tidak ada korban jiwa, namun kerusakan infrastruktur dan kecemasan masyarakat merupakan alasan kuat bagi kepala daerah untuk berada di barisan terdepan.
Meski BPBD dan warga telah bekerja bahu-membahu, publik tetap mempertanyakan:
mengapa pemimpin tertinggi daerah tidak tampak di tengah warganya saat dibutuhkan?
Kepemimpinan Bukan Sekadar Memotong Pita
Erian Joni menegaskan bahwa jika pemimpin tidak turun ke lapangan, wajar bila jajaran di bawahnya ikut tidak peka pada penderitaan rakyat. Pada akhirnya: rantai koordinasi melemah, penanganan bencana tidak maksimal yang tersisa hanya saling menyalahkan
Padahal mitigasi bencana merupakan tugas fundamental pemerintah daerah, setara urgensinya dengan pembangunan, seminar, maupun promosi event.
Jejak Publik Tidak Akan Lupa
Di era digital, masyarakat semakin kritis. Ketidakhadiran Wali Kota dan Wakilnya pada saat bencana akan terekam dan menjadi bahan evaluasi publik.
Warga Padang tidak menuntut banyak cukup hadir, melihat langsung, dan memastikan penanganan berlangsung cepat. Itu sudah cukup membuat masyarakat merasa memiliki pemimpin.
Saatnya Mengurangi Seremonial Tingkatkan Kehadiran di Lapangan
Padang memiliki sejarah ujian bencana panjang, dari banjir hingga gempa besar. Mantan Wali Kota Fauzi Bahar dikenal selalu turun langsung saat terjadi bencana—sebuah contoh yang kembali diingat warga.
Pasangan Fadly Amran – Maigus Nasir masih memiliki waktu memperbaiki citra kepemimpinan, namun itu harus dimulai dari keberpihakan nyata pada keselamatan masyarakat, bukan sekadar kehadiran dalam agenda protokoler.
Mengurangi frekuensi seremonial saat cuaca ekstrem bukan kehilangan prestise—justru itulah langkah yang paling dihargai rakyat.
Jika pemimpin tidak hadir saat warga kesulitan, kritik bahwa kota ini sedang berjalan “tanpa yang memimpin” akan terus menguat.
