Jakarta, Indeks News – Komisi XI DPR RI menyoroti melemahnya kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hingga Oktober 2025 baru mencapai Rp402,4 triliun. Angka tersebut tercatat turun 15,57% dibanding periode yang sama pada tahun lalu.
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, menjelaskan penurunan ini dipengaruhi kebijakan baru terkait alih dividen BUMN ke BPI Danantara. Meski demikian, pemerintah tetap optimistis target PNBP tahun ini sebesar Rp477,2 triliun dapat tercapai.
“Kalau dari sisi pertumbuhan kita negatif, terkontraksi 15,7%. Jika kita keluarkan faktor KND, kontraksinya 2,2%,” kata Luky dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, (24/11/2025).
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar, Eric Hermawan, menilai strategi optimalisasi harus diperkuat melalui digitalisasi tarif dan value for money.
“Perbaikan tarif berbasis value base money perlu dilakukan, serta digitalisasi agar PNBP lebih optimal,” ucapnya.
Eric juga menekankan perlunya perluasan basis PNBP lintas kementerian dan lembaga, serta pembangunan BNBP analytic platform agar penerimaan negara yang belum terlacak dapat terpantau secara real time.
“Tambahkan anggaran untuk memperkuat perangkat Kementerian dan Lembaga karena potensi PNBP ini tinggi sekali,” ujarnya.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, turut menyoroti kontribusi PNBP dari Sumber Daya Alam (SDA) yang dinilai belum optimal.
“Seharusnya PNBP dari SDA jauh lebih besar mengingat potensi yang tersedia,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar pendapatan PNBP tidak terlalu bertumpu pada Badan Layanan Umum (BLU) karena berisiko menambah beban biaya layanan publik kepada masyarakat.
“Rakyat sudah dipungut pajak. Jika layanan publik juga terus berbayar, ini menjadi paradoks yang harus diluruskan,” ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, kontribusi PNBP dari SDA mencapai 48,2%, sementara BLU menyumbang 20,8%.
