Jakarta,Indeks News —Presiden Prabowo Subianto meminta agar dana hasil efisiensi anggaran dan uang sitaan koruptor pada kasus korupsi dialokasikan untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) guna memperkuat sektor pendidikan nasional. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut realisasi kebijakan tersebut belum bisa dilakukan tahun ini.
“Saya belum ada diskusi detailnya. Tapi kan diminta ditambahkan dari LPDP,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Senin (20/10/2025).
“Kalau tahun depan bisa, kalau sekarang enggak bisa,” tambahnya.
Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna memperingati satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Kompleks Istana Kepresidenan, Prabowo menyampaikan komitmennya untuk memperkuat pendidikan nasional dengan dana hasil efisiensi serta sitaan kasus korupsi.
“LPDP akan saya tambahkan. Uang dari sisa efisiensi penghematan, uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu, sebagian besar akan kita investasi di LPDP,” tegas Prabowo.
Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk pemanfaatan uang negara untuk kepentingan rakyat, terutama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui beasiswa pendidikan.
Presiden juga menyebut penguatan LPDP akan berjalan seiring dengan program lain seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan peningkatan fasilitas pendidikan di berbagai daerah.
“Saya perintahkan Menteri Keuangan untuk mengalokasikan dana hasil efisiensi dan uang hasil sitaan korupsi untuk LPDP,” ujar Prabowo.
Prabowo menyebut setidaknya ada Rp13 triliun dana sitaan dari koruptor yang baru-baru ini diserahkan kepada Menteri Keuangan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, disaksikan langsung olehnya di Istana Negara.
Penyerahan uang sitaan tersebut menjadi salah satu pencapaian besar dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Presiden mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung dalam mengembalikan uang negara hasil kejahatan korupsi.
Kebijakan ini disebut-sebut sebagai terobosan baru pemerintahan Prabowo-Gibran dalam membangun pendidikan nasional melalui pengelolaan dana negara yang lebih transparan dan berkeadilan.
