Indeks News – Ribuan warga Kabupaten Pati menuntut bupati Sudewo mundur. Warga memulai aksi demonstrasi besar pada Rabu pagi, 13 Agustus 2025, di Alun-Alun Pati dan depan Pendopo Kabupaten Pati.
Massa menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya karena dinilai arogan dan mengeluarkan kebijakan yang memberatkan rakyat.
Aksi ini merupakan puncak kemarahan warga atas kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%, yang sebelumnya dikeluarkan Bupati Sudewo.
Sebelumnya sempat viral, Bupati Sudewo menetapkan kenaikan PBB-P2 sebesar 250% pada 2025, dengan alasan meningkatkan pendapatan daerah untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Kebijakan ini diambil setelah 14 tahun tanpa penyesuaian tarif. Namun, Warga menilai kenaikan ini terlalu tinggi meski tidak berlaku untuk semua objek pajak. Beberapa hanya naik 50%, namun tetap dianggap memberatkan.
Kemarahan warga pun memuncak setelah Sudewo menyatakan, “Kalau mau demo, jangan 5 ribu, tapi 50 ribu orang.”
Penyataan Bupati Sudewo Menyulut Munculnya Solidaritas Nasional dan Benteng Kardus
Sejak 1 Agustus 2025, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memulai penggalangan donasi. Dalam waktu singkat, donasi mengalir deras, tidak hanya dari warga lokal, tetapi juga dari Jakarta, Yogyakarta, bahkan komunitas diaspora Indonesia di Belanda dan Jepang.
Hasilnya, 15.000 kardus air mineral menumpuk di sepanjang trotoar dan alun-alun, membentuk “Benteng Kardus” yang menjadi simbol perlawanan rakyat.
Selain air mineral, bantuan juga berupa roti, snack, buah-buahan, uang tunai, dan hasil pertanian seperti pisang dan semangka.
“Benteng Kardus” di jantung kota Pati kini menjadi monumen perjuangan rakyat. Ia melambangkan tekad, persatuan, dan keberanian untuk mengoreksi kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.
Hari ini, Alun-Alun Pati menjadi saksi apakah benteng itu akan tetap berdiri sebagai simbol perjuangan, atau awal perubahan besar di Bumi Mina Tani.
Jalannya Aksi 13 Agustus 2025
Massa mulai memadati area Alun-Alun dan depan Kantor Bupati sejak pukul 08.00 WIB. Polisi telah bersiaga di pintu-pintu masuk alun-alun.
Aksi diikuti berbagai kalangan, mulai dari ibu-ibu, santri, petani, hingga pemuda. Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (ASPIRASI) juga turut hadir dengan ribuan anggota.
Video di media sosial menunjukkan truk-truk mengangkut massa dari berbagai daerah, seperti dari Alun-Alun Tayu menuju pusat kota Pati.
Orator aksi, Syaiful Ayubi, meminta massa tetap tertib dan damai. “Tunjukkan bahwa warga Pati itu santun, berakhlak, dan cinta damai,” ujarnya.
Meskipun, Bupati Sudewo membatalkan kenaikan PBB-P2 pada pekan lalu. Tarif dikembalikan seperti tahun 2024, dan selisih pembayaran bagi yang sudah membayar dengan tarif baru akan dikembalikan oleh pemerintah melalui mekanisme yang diatur BPKAD dan kepala desa.
Namun, pembatalan tersebut tidak meredam kemarahan warga. Tuntutan kini bergeser: Bupati Sudewo harus mundur dari jabatannya.
Sementara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menegaskan bahwa penetapan tarif PBB-P2 merupakan kewenangan pemerintah daerah, dengan evaluasi bertingkat mulai dari kabupaten, provinsi, hingga Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Keuangan baru terlibat setelah evaluasi di tingkat provinsi selesai. Anggito tidak memberikan komentar soal dampak kebijakan terhadap inflasi daerah.
