Indeks News – Di sebuah forum diskusi di Yogyakarta, wajah Rocky Gerung tampak serius. Suaranya lantang, menembus ruang maya melalui kanal YouTube miliknya. Kalimat-kalimat yang ia lontarkan bukan sekadar kritik, tetapi seruan yang memantik emosi audiens: gerakan mahasiswa turun ke jalan untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sorak tepuk tangan menggema saat Rocky Gerung mengibaratkan situasi hari ini dengan gelombang Reformasi 1998. “Jangan minta makzulkan Gibran lewat DPR. Cukup kirim mahasiswa ke Gedung MPR seperti 1998,” ujarnya dalam video berjudul “JANGAN PERNAH MINTA MAKZULKAN GIBRAN KE DPR. CUKUP KIRIM MAHASISWA KE GEDUNG MPR SEPERTI 1998”, tayang Selasa, 19 Agustus 2025.
Bagi Rocky Gerung, upaya pemakzulan melalui DPR, MK, hingga MPR hanyalah jalan berliku penuh barter politik. Ia menyebut ada jalur yang lebih cepat: demonstrasi mahasiswa.
“Saya hanya minta supaya kalau ada demonstrasi mahasiswa, masyarakat sipil, aparat jangan cegah itu. Aparat justru bisikin aja pada pak presiden, ‘Bapak keadaan sudah berubah, Anda turun atau jadi pati?’ Itu menyelesaikan banyak hal lebih efisien,” tegasnya.
Rocky Gerung bahkan menyebut sebuah kota kecil, Pati, Jawa Tengah, bisa menjadi pemicu perubahan politik. “Antropologi politik kita menunjukkan, Pati itu mungkin 10.000 orang saja,” katanya.
Rocky Gerung: Reformasi 1998 dan Ekonomi yang Sulit Pulih
Rocky Gerung mengingatkan publik akan ribuan mahasiswa yang dulu menduduki Gedung DPR/MPR, simbol perlawanan rakyat terhadap Soeharto. Kini, ia menilai ekonomi sulit dipulihkan dalam waktu dekat, sementara kemarahan publik kian membesar.
Menurutnya, “parlemen jalanan” bisa kembali menjadi kartu truf sejarah.
Rocky menolak disebut hanya menyerang Jokowi. Ia mengaku juga mengkritik Prabowo Subianto. Namun fokusnya tetap pada pencalonan Gibran yang ia sebut sebagai “kejahatan politik” karena melanggar UU Perlindungan Anak.
“Oposisi yang saya suarakan adalah kekuatan moral. Bukan soal jumlah, tapi kualitas berpikir,” ujarnya.
Rocky juga menyinggung isu geopolitik, termasuk wacana “Sunda Baru” yang disebut-sebut Amerika Serikat. Menurutnya, investor asing sudah membaca tanda bahaya di Indonesia.
Ia menutup refleksinya dengan kalimat penuh paradoks: “Saya pesimis yang rasional, optimis yang irasional.”
Refly Harun: Kunci Pemakzulan Ada di Tangan Prabowo
Pandangan berbeda datang dari pakar hukum tata negara, Refly Harun. Dalam kanal YouTube pribadinya pada 17 Agustus 2025, ia menegaskan bahwa kunci pemakzulan Gibran terletak pada Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau situasi politik menghendaki, impeachment terhadap Gibran bukan hal yang sulit,” katanya. Menurut Refly, sebagai kepala negara dan pemimpin Koalisi Indonesia Maju Plus, Prabowo memiliki kekuatan politik penuh untuk menentukan arah.
Meski begitu, Refly menilai langkah itu bergantung pada kalkulasi politik. Jika pun terjadi, ia memprediksi paling cepat baru pada akhir 2026.
Asal Usul Wacana Pemakzulan Gibran
Isu pemakzulan Gibran bukan muncul tiba-tiba. Sejak April 2025, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyerukan delapan tuntutan kepada Presiden Prabowo, salah satunya pemakzulan Gibran.
Eks Danjen Kopassus, Sunarko, membacakan sikap forum yang ditandatangani 332 purnawirawan perwira TNI. Mereka menilai pencalonan Gibran cacat hukum karena terkait putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi di bawah kepemimpinan Anwar Usman, pamannya.
Selain itu, forum menilai Gibran kerap bermanuver politik tanpa kontribusi berarti. Mereka juga menyoroti dugaan akun anonim Fufufafa yang dianggap melecehkan Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menegaskan Prabowo tidak akan langsung merespons tuntutan purnawirawan. Menurutnya, usul pemakzulan Gibran perlu dikaji lebih dalam dan tidak bisa diputuskan sepihak.
Kini, perhatian publik tertuju pada satu pertanyaan: benarkah mahasiswa akan kembali turun ke jalan seperti 1998? Rocky Gerung menyebut mereka sebagai “kartu truf terakhir” bagi demokrasi Indonesia.
Sementara itu, Refly Harun dan para purnawirawan TNI memberikan tekanan dari sisi hukum dan politik. Semua itu mengerucut pada satu figur: Presiden Prabowo Subianto, yang dinilai memegang kendali penuh atas nasib Gibran.
Gelombang wacana ini mungkin baru awal dari badai politik yang lebih besar. Sejarah menunjukkan, perubahan besar kerap datang dari momentum yang tidak diduga.
