Indeks News – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan isi pertemuan antara pimpinan DPR dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Menurut Dasco, pertemuan itu merupakan agenda koordinasi rutin antara eksekutif dan legislatif untuk bertukar informasi mengenai berbagai isu strategis nasional, mulai dari politik, ekonomi, hingga keamanan.
“Ya, kita koordinasi antara eksekutif dan legislatif, tukar-menukar informasi mengenai situasi terkini tentang politik, ekonomi, keamanan, dan lain-lain,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, pada hari Kamis (9/10/2025).
Dasco menepis anggapan bahwa pertemuan tersebut digelar secara mendadak. Ia memastikan undangan telah dikirim sejak empat hari sebelumnya.
“Itu undangan sudah dari empat hari yang lalu kok,” katanya.
Lebih lanjut, Dasco mengakui salah satu topik yang dibahas adalah dana transfer ke daerah (TKD) yang sempat menuai protes dari sejumlah gubernur. Namun, ia menegaskan belum ada keputusan final terkait hal tersebut.
“Dengan Menteri Keuangan juga kita bahas dinamika terkini transfer ke daerah. Belum ada hasil keputusan, masih panjang prosesnya,” ungkapnya.
Dari pihak pemerintah, turut hadir Wamenkeu Thomas Djiwandono, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman* serta Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra Budi Djiwandono.
Berdasarkan keterangan resmi yang dibagikan akun media sosial Sekretariat Kabinet, forum tersebut membahas sejumlah agenda strategis, termasuk evaluasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025, kebijakan di bidang hukum dan keamanan, serta langkah-langkah penguatan koordinasi lintas lembaga.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, itu disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah dan parlemen memastikan sinkronisasi kebijakan dalam menjaga stabilitas politik dan percepatan pembangunan nasional.
