Hukum Tata Negara

Jakarta, Indeks News – Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang pelaksanaan tugas anggota Polri di luar struktur organisasi menuai polemik. Regulasi ini dinilai bermasalah karena mengatur penempatan anggota Polisi pada 17 kementerian dan lembaga sipil. Mantan...

Jakarta, Indeks News – Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait Hakim Konstitusi Arsul Sani dinilai memiliki konsekuensi hukum yang tidak dapat diabaikan dalam proses hukum lainnya. Hal itu disampaikan Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, menanggapi putusan MKMK...

Jakarta, Indeks News – Dorongan agar Mahkamah Konstitusi (MK) ikut memberikan klarifikasi terkait polemik Peraturan Kepolisian Negara (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 dinilai keliru dan berbahaya bagi sistem ketatanegaraan. Pendapat tersebut disampaikan R. Haidar Alwi, Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI)...

Jakarta, Indeks News – Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan DPR RI Rano Alfath menegaskan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi...

JAKARTA, Indeks News - Pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan bahwa Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan tidak memiliki dasar hukum yang sah. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud (12/12/2025). Menurut Mahfud, Perpol...

JAKARTA, Indeks News -  Pernyataan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait tidak ditemukannya pelanggaran dalam pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menuai kritik. Pakar hukum tata negara, Muhammad Rullyandi, menilai pernyataan tersebut berpotensi menyesatkan publik. Dalam keterangan tertulisnya pada, 12...

Jakarta, Indeks News - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menegaskan bahwa penugasan anggota Polri di luar institusi merupakan langkah yang sah secara hukum dan masih memiliki dasar konstitusional yang kuat. Ia menyebut, ketentuan tersebut diatur tegas dalam Undang-Undang...