Indeks News – Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) ditangkap Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88) Polri terkait dugaan keterlibatan dalam jaringan terorisme. Salah satunya merupakan pegawai di Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Aceh.
Penangkapan jaringan terorisme ini dilakukan pada Selasa, 5 Agustus 2025. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdiyanto.
“Informasi sementara memang benar, ada dua ASN di Aceh yang ditangkap oleh Densus 88 terkait terorisme,” kata Joko, dilansir dari Kompas.com.
Identitas Dua ASN Terduga Teroris
Dua ASN yang ditangkap masing-masing berinisial MZ dan ZA.
- MZ merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Aceh.
- ZA bekerja di Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh.
Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, membenarkan penangkapan MZ oleh Densus 88. Ia telah menerima laporan dari Kepala Kanwil Kemenag Aceh.
“Saya sudah menerima laporan terkait ASN berinisial MZ yang ditangkap Densus 88 karena diduga terlibat dalam gerakan terorisme,” ujar Kamaruddin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/8/2025).
Ia menambahkan, Kemenag akan bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.
“Kami mendukung penuh langkah Densus 88 dalam penegakan hukum terhadap ASN yang diduga terlibat jaringan terorisme, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” lanjutnya.
Sementara, Polda Aceh menyatakan bahwa kewenangan penuh atas proses penyelidikan dan penindakan berada di tangan Densus 88. Pihak kepolisian daerah hanya membantu dari sisi pengamanan lokasi saat proses penggeledahan.
“Detail penanganan perkara masih kami tunggu dari Kasatgaswil Densus 88 Aceh,” jelas Kombes Joko.
Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai jaringan terorisme mana yang diduga melibatkan MZ dan ZA. Namun, keterlibatan ASN dalam aktivitas radikal menambah catatan penting tentang pentingnya deteksi dini terhadap infiltrasi ideologi ekstrem dalam birokrasi.
Penangkapan ini menjadi alarm keras bagi instansi pemerintah untuk memperkuat pengawasan internal dan pembinaan ideologi kebangsaan bagi seluruh ASN di tanah air, terutama di wilayah yang rawan penyebaran paham radikal.
