Indeks News – Aktivis media sosial Piul Andrio menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai tidak cerdas dan tidak berwawasan lingkungan sebagai penyebab semakin parahnya kerusakan alam di Sumatera. Hal itu disampaikan Piul menanggapi bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), hingga Sumatera Utara (Sumut).
Menurut Piul, kerusakan ekologis yang memicu bencana tidak hanya disebabkan oleh tindakan individu, tetapi berkaitan erat dengan keputusan politik dan kebijakan publik yang tidak berkelanjutan.
“Terjadinya kerusakan lingkungan hingga bencana alam lahir dari kebijakan ‘goblok’. Sangat erat hubungannya antara keputusan politik dengan masalah lingkungan hidup,” ujar Piul melalui akun Facebook pribadinya, dikutip Jumat.
Ia menegaskan bahwa kerangka regulasi, prioritas ekonomi, hingga kebijakan industri yang mengabaikan dampak ekologis jangka panjang berkontribusi besar terhadap kehancuran alam Sumatera.
Menurutnya, sejumlah faktor menjadi akar persoalan. Pertama, pemberian izin eksploitasi seperti pembukaan lahan, pertambangan, dan penebangan hutan yang terlalu mudah tanpa analisis dampak lingkungan (AMDAL) mendalam.
Piul juga menyoroti insentif ekonomi yang dinilai keliru. Pemerintah dianggap lebih memanjakan industri polutif dan bahan bakar fosil, sementara energi terbarukan atau praktik ramah lingkungan kurang mendapat dukungan.
Selain itu, lemahnya penegakan hukum makin memperburuk situasi. “Kebijakan yang baik hanya ada di atas kertas, tetapi lemah dalam implementasi dan penindakan,” tegasnya.
Piul menambahkan, orientasi pembangunan yang mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek dengan mengorbankan keberlanjutan jangka panjang mempercepat kerusakan lingkungan.
