JAKARTA, Indeks News – Program food estate di Merauke, Papua Selatan, diminta tidak mengganggu ekosistem hutan dan lingkungan. Sejumlah pakar menilai perluasan lahan pertanian untuk ketahanan pangan nasional harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis kajian ekologis yang matang.
Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air (PRLSDA) BRIN, Asep Mulyono, mengatakan food estate sah-sah saja dilakukan selama tidak merusak ekosistem, terutama di wilayah Papua yang memiliki karakter pangan dan lingkungan berbeda.
“Food estate silakan dibuka di mana saja, asalkan ekosistemnya tidak terganggu. Apalagi masyarakat Papua dominan mengonsumsi sagu,” ujar Asep dalam webinar
Menurut Asep, program food estate berpotensi mengganggu ekosistem karena tanaman pangan yang dikembangkan kerap tidak sesuai dengan budaya pangan lokal. Ia menilai pendekatan intensifikasi lahan pertanian yang sudah ada seharusnya lebih diutamakan.
“Produktivitas bisa ditingkatkan dengan teknologi dan bibit unggul yang tahan kekeringan dan perubahan cuaca, tanpa harus membuka hutan,” jelasnya.
Sementara itu, Senior Lecturer Faculty of Sustainable Agriculture Universiti Malaysia Sabah, Muhamad Askari, menyarankan pendekatan agroforestri jika food estate tetap dijalankan untuk mendukung ketahanan pangan.
Namun, Askari menegaskan program tersebut tidak boleh menyasar kawasan hulu sungai yang berfungsi sebagai penyangga ekosistem.
“Kawasan hulu idealnya dipertahankan sebagai hutan lindung. Jika dialihfungsikan, fungsi hidrologinya akan hilang dan tidak bisa digantikan oleh lahan pertanian,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa hutan di kawasan hulu memiliki peran vital dalam menjaga siklus air, mencegah banjir, dan mempertahankan kesuburan tanah.
Askari menjelaskan, kawasan pertanian seperti perkebunan kelapa sawit tidak mampu menggantikan fungsi ekologis hutan, terutama dalam siklus hidrologi. Tutupan hutan, termasuk tanaman penutup tanah, berperan penting dalam meningkatkan daya serap air dan mengurangi limpasan permukaan.
Untuk wilayah menengah dan hilir, Askari menyarankan pengelolaan melalui sistem agroforestri yang mengintegrasikan pepohonan dengan praktik pertanian berkelanjutan.
Jika lahan sudah ditanami kelapa sawit, pengelolaannya harus mengikuti praktik pertanian yang baik atau Good Agricultural Practices (GAP) agar dampak lingkungan dapat diminimalkan.
Sebelumnya, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Rizal Taufikurahman, menilai kebijakan pertanian berskala besar seperti food estate cenderung bermasalah jika dijalankan dengan pendekatan top down.
Menurut Rizal, kebijakan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat lokal berisiko tidak selaras dengan kebutuhan di lapangan.
“Pendekatan administratif dari atas sering kali tidak ter-deliver ke petani. Mestinya didorong dengan pendekatan bottom up berbasis aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai pemberdayaan kelembagaan petani harus menjadi fokus utama agar program ketahanan pangan benar-benar berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.
