Presiden Jokowi dituding ingin berkuasa layaknya Orde Baru yang menguntungkan oligarki. Hal itu disampaikan kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Jaringan Gugat Demokrasi (Jagad) saat menyuarakan keprihatinan terkait kemunduran demokrasi.
Tudingan terhadap Presiden Jokowi ini mereka sampaikan melalui aksi unjuk rasa dan doa bersama di kantor PP Muhammadiyah, dilanjutkan long march hingga pertigaan Gejayan pada Senin (12/2).
Jagad sendiri merupakan gabungan dari Forum Cik Ditiro, Aliansi Rakyat Bergerak, Gejayan Memanggil hingga elemen mahasiswa.
Pegiat Isu Perempuan Sana Ullaili mengatakan bahwa pembangunan di era Presiden Jokowi dijalankan dengan cara menggerus demokrasi hingga aturan yang memberikan kemudahan atau karpet merah bagi pemodal.
“Pembangunan ini hipertensi masculinity. Semuanya dilakukan dengan cara maskulin, menguasai, merampas, menggunakan kekerasan demi kepentingan ekstrakivisme, pertambangan, energi, perkebunan yang makin terpinggirkan,” ujar Sana.
Sementara, Koordinator aksi Jagad Adi Himawan Kurniadi mengatakan bahwa jaringan masyarakat sipil kurang ketat dalam mengontrol Jokowi.
“Ini adalah saat yang tepat untuk memenggal otoritariansime yang dikendalikan oligarki,” kata Adi.
Menurutnya, para intelektual dan budayawan sudah selayaknya turun ke jalan untuk menggerakkan kesadaran masyarakat.
Insiator Forum Cik Ditiro Masduki menegaskan bahwa rakyat harus menentang politik dinasti sebab bertentangan dengan prinsip demokrasi.
Gurubesar Universitas Islam Indonesia tersebut meminta agar presiden Jokowi berhenti membangun politik dinasti.
