SIMPANG EMPAT, INDEKS NEWS – Keputusan pimpinan DPRD Pasaman Barat membeli tiga unit mobil dinas baru senilai sekitar Rp2 miliar menuai sorotan tajam. Pasalnya, pembelian mobil mewah tersebut dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 dan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.
Ketua Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup (AJPLH) Pasaman Barat, Tri Tegar Marunduri, menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan sikap wakil rakyat yang seharusnya berpihak pada masyarakat.
“Selaku wakil rakyat rasanya kurang pantas membeli mobil baru dalam kondisi ekonomi masyarakat lagi sulit. Apalagi bupati selalu menyampaikan efisiensi anggaran, tapi pimpinan DPRD justru belanja mobil baru. Mobil lama mereka masih bagus dan layak pakai,” ujar Tegar, Senin (1/9/2025) di Simpang Empat.
Tegar menegaskan bahwa meski tidak ada aturan yang melarang pimpinan DPRD membeli kendaraan dinas, namun keputusan itu dinilai tidak wajar. Apalagi APBD Pasaman Barat sedang mengalami defisit dan memiliki banyak utang kepada pihak ketiga.
“Baik secara nasional maupun daerah rakyat sedang susah. Anggaran dipangkas demi efisiensi, tapi DPRD Pasaman Barat malah beli mobil baru. Ini seakan tidak mendengar aspirasi dan jeritan rakyat kecil,” tambahnya.
Ia juga menyinggung bahwa di berbagai daerah masyarakat dan mahasiswa justru menuntut pemangkasan tunjangan anggota DPR dan DPRD untuk penghematan keuangan negara. “Tapi anehnya, di Pasaman Barat justru terjadi sebaliknya,” tegasnya.
Kepala Bagian Keuangan DPRD Pasaman Barat, Robianto, membenarkan adanya pembelian tiga unit mobil dinas baru untuk pimpinan DPRD.
“Benar, tiga unit mobil baru kita beli untuk operasional pimpinan DPRD. Untuk ketua DPRD, Toyota Camry. Sedangkan dua wakil ketua memakai Toyota Innova Zenix. Total nilainya sekitar Rp2 miliar,” kata Robianto saat ditemui di kantor DPRD Pasaman Barat
Pembelian mobil baru tersebut dipastikan akan terus menuai polemik, mengingat kondisi keuangan daerah yang defisit serta kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
