Jakarta,Indeks News – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos melayangkan protes langsung kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026.
Pertemuan yang digelar di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (7/10/2025), juga dihadiri oleh jajaran Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Sherly mengungkapkan bahwa Maluku Utara kehilangan sekitar Rp3,5 triliun dari total anggaran tahun sebelumnya. Menurutnya, penurunan paling besar terjadi pada pos Dana Bagi Hasil (DBH).
“Untuk Provinsi Maluku Utara, tahun 2025 itu Rp10 triliun sekian. Di tahun 2026 tersisa Rp6,7 triliun. Jadi kita kepotong Rp3,5 triliun, dan potongan terbesar ada di DBH,” ujar Sherly kepada awak media.
Ia menegaskan bahwa seluruh gubernur yang hadir juga menyampaikan aspirasi serupa kepada Menkeu agar pemotongan tersebut dikaji ulang.
Menurut Sherly, pemotongan TKD membuat ruang fiskal daerah semakin sempit. Akibatnya, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan terancam tertunda, karena sebagian besar anggaran hanya cukup untuk belanja rutin dan gaji pegawai.
“Perencanaan dana transfer pusat ke daerah saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Anggaran infrastruktur jalan dan jembatan jadi berkurang. Karena itu, kami meminta agar tidak ada pemotongan lagi,” jelasnya.
Sherly berharap Menkeu Purbaya dapat membuka ruang komunikasi lebih luas dan mencari solusi terbaik, agar pertumbuhan ekonomi daerah tetap stabil.
“Mudah-mudahan Pak Menteri Keuangan bisa berkomunikasi dengan baik, mencari solusi yang baik, sehingga pembangunan tetap jalan, gaji P3K aman, dan ekonomi daerah tetap tumbuh sesuai harapan,” tutup Sherly.
