Jakarta,Indeks News — Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, mengkritik langkah sejumlah gubernur yang memprotes kebijakan pemerintah terkait pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Ia menyebut aksi protes tersebut sebagai langkah yang keliru dan tidak pada waktunya.
Menurut Irawan, kebijakan APBN 2026 yang mengatur TKD sudah melalui proses panjang yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Presiden dan DPR RI sebagai pembentuk undang-undang.
“Terkait dana transfer ke daerah telah melalui proses politik antara Presiden dan DPR RI. Kebijakan itu tentu telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum diputuskan,” ujar Irawan kepada wartawan, Jumat (10/10/2025).
Politikus Golkar itu meminta para kepala daerah untuk menghormati keputusan yang sudah ditetapkan melalui undang-undang. Ia juga menilai, aksi protes seharusnya dilakukan sebelum APBN disahkan, bukan setelah kebijakan berjalan.
“Saya terkejut dengan langkah beberapa gubernur dalam mengadvokasi kepentingannya. Menurut saya, langkah itu keliru. Seharusnya dilakukan sebelum UU APBN ditetapkan,” tegasnya.
Irawan mengingatkan bahwa para gubernur adalah representasi pemerintah pusat di daerah. Ia menilai, meskipun wajar bila ada aspirasi dari pemerintah provinsi, hal itu sebaiknya disampaikan dalam mekanisme resmi penyusunan kebijakan.
“Saya yakin Presiden melalui Kemendagri dan Kemenkeu memahami dinamika yang terjadi di daerah. Semua masukan tentu akan jadi pertimbangan untuk penyusunan APBN berikutnya,” tambahnya
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya langkah antisipatif menghadapi dinamika pemotongan TKD.
Ia meminta jajaran Kemendagri memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah agar program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan.
“Perlu strategi yang jelas agar dinamika Transfer ke Daerah tidak mengganggu pembangunan maupun pelayanan masyarakat,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (29/9).
Arahan itu disampaikan Tito dalam Rapat Konsinyering Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026 yang digelar di Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (28/9).
