Jakarta, Indeks News – Munculnya nama mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dalam barisan purnawirawan yang mendesak reformasi Polri menambah panjang daftar tokoh militer yang bersuara keras terhadap institusi kepolisian.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan publik, mengapa sejumlah pensiunan TNI tampak begitu bersemangat, bahkan terkesan agresif, mendorong perubahan di tubuh Kepolisian?
Sebelum Gatot, sejumlah nama lain juga tercatat ikut menyuarakan hal serupa. Mereka di antaranya mantan Kepala BAIS TNI Soleman Ponto, mantan Danjen Kopassus Soenarko, Sri Radjasa, serta purnawirawan TNI AD Saurip Kadi.
Desakan Gatot agar Presiden Prabowo Subianto segera merealisasikan reformasi Kepolisian dengan menjadikan kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa sebagai dasar, dinilai oleh sebagian pihak lebih menyerupai tekanan politik ketimbang dorongan moral untuk memperbaiki institusi kepolisian.
“Kalau benar untuk kepentingan bangsa, maka argumen seharusnya berfokus pada substansi reformasi, bukan sekadar tuntutan mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,” ujar pengamat politik Haidar Alwi, Minggu (19/10/2025).
Menurut Haidar, publik berhak bertanya, apakah yang diperjuangkan benar-benar reformasi kelembagaan Polri, atau justru perebutan pengaruh antara dua institusi bersenjata yang memiliki sejarah rivalitas panjang.
Kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa memang sempat mengguncang kepercayaan publik. Namun menjadikan dua kasus tersebut sebagai alasan untuk menuntut reformasi total dinilai sebagai penyederhanaan berlebihan.
Polri justru menunjukkan kapasitas adaptif dan kemampuan internal dalam menindak tegas pelanggaran hingga ke jajaran tertinggi. “Dalam birokrasi mana pun, yang penting bukan ada atau tidaknya pelanggaran, tapi bagaimana mekanisme koreksi bekerja,” kata Haidar.
Ia menilai, Polri telah menjalankan prinsip tersebut dengan transparan dan akuntabel. Karena itu, dorongan reformasi yang datang dari luar, apalagi dengan tekanan politik, justru berisiko menggerus kemandirian Polri.
Sebagai mantan prajurit, Presiden Prabowo disebut memahami bahwa perubahan institusi penegak hukum tidak bisa dilakukan dengan tekanan kelompok mana pun.
“Reformasi yang dipaksakan dari luar justru bisa memicu ketegangan horizontal antara Polri dan TNI,” jelas Haidar.
Menurutnya, langkah hati-hati Prabowo untuk memilih jalur evolusi, bukan revolusi, adalah strategi menjaga stabilitas. Polri dibiarkan berbenah secara internal, dengan arah reformasi tetap di bawah kendali negara.
“Reformasi Polri bukan proyek balas dendam atau perebutan pengaruh, melainkan proses rasional yang membutuhkan ketenangan dan konsistensi,” ujar Haidar.
Ia menegaskan, jika para purnawirawan TNI benar mencintai bangsa, seharusnya mereka ikut menjaga keseimbangan antarlembaga, bukan menebar narasi yang dapat memecah kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dalam pemerintahan Prabowo, ketegasan bukan berarti terburu-buru, dan perubahan sejati justru dimulai ketika negara berdiri tegak di atas kepentingannya sendiri.
