Jakarta,Indeks News — Kinerja ekonomi Indonesia di bawah satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai menunjukkan stabilitas makro yang kuat. Sejumlah indikator utama memperlihatkan ekonomi nasional masih berada dalam kondisi aman dan terkendali.
Hal ini diungkapkan oleh Analis Utama Ekonomi Politik Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45), Radhityana Muhammad, dalam kegiatan Media Briefing bertajuk “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Morrissey Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
“Tata kelola ekonomi makro di masa satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo memiliki daya tahan yang kuat. Kondisi ekonomi nasional masih jauh dari titik kritis,” ujar Radhit, sapaan akrabnya.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II (Q2) 2025 mencapai 5,12 persen, melampaui batas kritis di angka 4,73 persen. Selain itu, tingkat inflasi per September 2025 tercatat hanya 2,65 persen, masih dalam rentang aman 1,5–3,5 persen.
Indikator lain seperti angka pengangguran juga menurun hingga 4,76 persen per Februari 2025, menunjukkan perbaikan signifikan dibanding masa pandemi. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat ke level 8.118,3, menandakan optimisme pasar terhadap kebijakan ekonomi pemerintah.
Harga minyak dunia juga relatif stabil di kisaran USD 60,88 per barel, jauh di bawah batas kritis USD 90,2. Sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS rata-rata di Rp16.611, dinilai masih stabil meski berada sedikit di bawah titik sensitif Rp17.710.
“Semua variabel ekonomi makro masih dalam kondisi aman dan terkendali. Secara keseluruhan, ekonomi nasional relatif stabil,” jelas Radhit.
Namun, ia menyoroti kondisi berbeda di sektor mikroekonomi. Radhit menyebutkan, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) masih tergolong tinggi selama satu tahun pemerintahan Prabowo.
“Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah PHK mencapai 67 ribu orang, sedangkan data Apindo mencatat angka lebih tinggi yakni sekitar 150 ribu pekerja,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, kata Radhit, berdampak langsung pada daya beli masyarakat, yang tercermin dari melemahnya indeks survei konsumen selama setahun terakhir.
“Tingkat PHK tinggi menunjukkan tekanan terhadap konsumsi rumah tangga. Ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam memperkuat sisi mikroekonomi,” tambahnya.
Radhit menyimpulkan, meski ekonomi makro nasional stabil, tantangan di sektor mikro seperti penyerapan tenaga kerja dan daya beli masyarakat masih perlu mendapatkan perhatian serius agar pembangunan ekonomi berjalan inklusif dan berkelanjutan.
