Indeks News – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira memberikan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang baru memasuki tahun pertamanya.
Menurut Andreas Hugo, periode satu tahun ini menjadi masa evaluasi yang berat karena Prabowo harus memadukan janji kampanye dengan implementasi program Asta Cita yang menjadi prioritas pemerintahannya.
“Dalam perjalanan setahun pemerintahan, ternyata memadukan janji kampanye dengan ide dasar Asta Cita yang merupakan program prioritasnya tidak mudah,” kata Andreas Hugo kepada wartawan, Minggu (19/10/2025).
Andreas Hugo juga menyoroti arah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, meski Prabowo telah mengeluarkan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah, namun rencana menjadikan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028 masih belum jelas.
IKN perlu direvisi dan belum jelas arah peruntukannya. Pengelolaan aset strategis negara juga beralih dari BUMN ke Danantara akibat salah urus di BUMN.
“Belum lagi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menuai protes, serta kereta cepat Whoosh yang meninggalkan utang besar dan membebani APBN,” ungkapnya.
Selain itu, Andreas Hugo menilai Prabowo masih sibuk menata prioritasnya sambil merevisi sejumlah program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap tidak efisien.
Ia juga menyinggung keberadaan para menteri yang disebut sebagai “titipan Jokowi” di kabinet Prabowo.
“Prabowo perlu memfokuskan program prioritasnya seperti MBG, Danantara, dan Koperasi Merah Putih. Namun, masih ada pembantu ‘titipan’ Jokowi yang loyalitasnya ganda dan berpotensi menghambat akselerasi program prioritas,” tegasnya.
Mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), Andreas menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar tepat sasaran.
Ia berharap program ini benar-benar memberi manfaat bagi generasi muda.
“Program MBG harus terus dievaluasi baik dari sisi implementasi maupun output. Harapannya, program ini berhasil guna bagi anak-anak penerima manfaat,” jelas Andreas.
Di sisi lain, Andreas menegaskan publik juga akan menilai ketegasan Prabowo dalam penegakan hukum.
Menurutnya, reformasi kepolisian dan pemberantasan korupsi akan menjadi salah satu barometer penting keberhasilan pemerintah hingga 2029.
“Ketegasan dan konsistensi Prabowo dalam menjalankan ide-ide besarnya, termasuk soal pemberantasan korupsi dan reformasi kepolisian, akan menjadi perhatian publik ke depan,” pungkasnya.
