Bandara IMIP Morowal, Negara dalam Negara, DPR Geram Bandara IMIP Beroperasi Tanpa Pengawasan

Jakarta, Indeks News – Keberadaan bandara di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, kembali menjadi sorotan publik setelah Satgas Pengamanan Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan peninjauan ke area dekat fasilitas latihan militer TNI.

Hasil temuan menunjukkan bahwa bandara yang beroperasi di dalam kawasan industri tersebut tidak menampilkan kehadiran otoritas negara. Tidak ada kantor Bea Cukai, Imigrasi, maupun otoritas penerbangan sipil di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang seharusnya hadir di fasilitas strategis seperti bandara.

Minimnya kehadiran aparat negara menimbulkan dugaan bahwa kawasan tersebut telah berubah menjadi zona eksklusif yang berpotensi bebas hukum. Situasi ini memicu kecemasan terkait pengawasan mobilitas barang dan orang yang keluar masuk melalui bandara tersebut.

Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan adanya bandara yang beroperasi tanpa kendali pemerintah.

“Tidak ada bandara yang boleh beroperasi tanpa melibatkan negara. Jika ada bandara yang berjalan sendiri tanpa pengawasan pemerintah, itu sama saja dengan ada negara dalam negara,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (26/11/2025).

Oleh Soleh meminta pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, serta aparat pertahanan dan keamanan, untuk segera mengambil langkah hukum tegas terhadap operasional bandara tanpa otoritas negara.

Menurutnya, keberadaan bandara tanpa pengawasan bukan hanya melanggar regulasi penerbangan sipil, tetapi juga mengancam keamanan nasional. Potensi penyelundupan barang, mobilitas orang tanpa kendali, hingga aktivitas ilegal lain dapat terjadi tanpa deteksi.

“Ini harus diusut tuntas. Pemerintah tidak boleh ragu untuk menindak tegas siapa pun yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa otoritas negara. Kedaulatan adalah harga mati,” tegasnya.

Kasus ini memperlihatkan perlunya penguatan pengawasan negara dalam setiap fasilitas vital, terutama di kawasan industri besar yang melibatkan aktivitas logistik dan mobilitas dalam skala besar.

GoogleNews

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses